Klaim Ahok Layak jadi Menhub, Ini 5 Alasan MasJOKO

Jakarta, PONTAS.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pantas dan layak menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai Menteri di pemerintahan Jokowi-Makruf Amin (2019-2024).

“Integritas, tanggungjawab serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang dibuktikan Ahok secara konsisten selama menjadi Wakil Gubernur maupun Gubernur DKI Jakarta, merupakan karakter pemimpin yang sulit ditemui saat ini,” kata juru bicara Marhaenis Pro Jokowi (#MasJOKO) Memet Slamet melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2019).

Di awal kepemimpinannya baik sebagai Wakil Gubernur maupun saat menjabat Gubernur, Ahok kata Memet berani menolak intervensi partai pengusungnya dalam setiap kebijakan Pemprov DKI. Ahok lebih mengedepankan kepentingan warga DKI Jakarta yang lebih luas daripada kepentingan partai pengusung maupun kepentingan kelompok tertentu.

“Ahok menampilkan sosok pemimpin yang melayani. Dia bukan pemimpin yang serba dilayani dan haus akan hormat bawahan,” imbuhnya.

Menurut dia, karakter kepemimpinan Ahok sangat layak memimpin Kementerian Perhubungan. Kelayakan ini lantaran masih belum tuntasnya lima permasalahan di tubuh Kementerian Perhubungan yang dinilai merugikan petani, nelayan, usaha mikro serta para pekerja.

Memet pun merinci kelima persoalan tersebut yakni:

  1. Masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) di pelabuhan-pelabuhan laut di bawah Kementerian Perhubungan yang berdampak langsung terhadap melonjaknya biaya logistik sehingga menyebabkan anjloknya daya saing produk-produk dari petani, nelayan serta usaha mikro karena harga menjadi naik akibat tingginya biaya logistik
  2. Berbagai sertifikasi kelaikan laut yang diterbitkan maupun yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan kerap menjadi ajang pungutan liar di lapangan. Korbannya adalah nelayan dan pengusaha kemaritiman berskala mikro.
  3. Program “Poros Maritim” yang digagas Presiden Jokowi sejak tahun 2014, sampai dengan saat ini tidak jelas arahnya.
  4. Kementerian Perhubungan selama ini cenderung gagap dan tak mampu lepas dari jebakan kebiasaan birokrat lama menghadapi era industri 4.0 yang membutuhkan kecepatan mengadaptasi. Salah satu contoh, Transportasi berbasis aplikasi sampai saat ini belum dilindungi oleh Undang-undang sehingga hanya berlindung di bawah Peraturan Menteri.
  5. Kementerian Perhubungan gagal melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dengan melonjaknya harga tiket pesawat domestik. Uang masyarakat tergerus habis hanya untuk membayar tiket. Padahal di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyaksikan sendiri bagaimana maskapai-maskapai memberikan diskon besar-besaran bagi penerbangan dari dan menuju luar negeri.

Atas dasar itu, pihaknya kata Memet meminta dua hal kepada Presiden Jokowi, pertama, agar Presiden Jokowi tidak ragu untuk menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Menteri.

“Kedua, agar menunjuk Basuki Tjahaja Purnama sebagai Menteri Perhubungan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan bagi para petani, nelayan, usaha mikro serta pekerja,” pungkasnya.

Penulis: Stevanny Andriani
Editor: Idul HM

Previous articleLinmas Terlibat Bantu Posko Logistik PHE ONWJ di Karawang
Next articleHak Partisipasi Naik Menjadi 30%, Pertamina Semangat Kelola Blok Corridor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here