Hakim Mentahkan Bukti-bukti 02, Yuzril Optimistis

Jakarta, PONTAS.ID – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berulangkali menyatakan tim Prabowo-Sandiaga tak dapat membuktikan klaim berbagai kecurangan yang dilakukan pasangan Jokowi-Makruf Amin.

Salah satunya soal ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menunjukkan perolehan calon nomor 02 hanya nol suara. Dalam permohonan, kejadian ini disebut terjadi di 5.200 anTPS lebih.

“MK tidak dapat menelusuri kebenaran TPS yang hasilnya 0 suara karena pemohon tidak menunjukkan spesifik TPS mana saja yang 0 suara. MK tidak dapat membuktikan karena pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti,” ujar anggota hakim konstitusi Manahan Sitompul saat membacakan pertimbangan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurut hakim, pemohon sendiri juga ragu dengan kepastian tempat, “Sehingga menyebut di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Boyolali, dan beberapa daerah lain,” katanya.

Kemudian soal tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019 menurut Hakim merupakan kewenangan lembaga lain.

“Mahkamah hanya akan mengadili jika lembaga yang mengadili TSM tidak melaksanakan tugasnya dan berpengaruh terhadap hasil suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Manahan.

Hakim Manahan merujuk pada peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif.

“Bahwa peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur TSM. Perihal sanksi, apabila terbukti diatur dalam pasal 37. Telah terang bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di kewenangan Bawaslu,” kata Manahan.

Tidak Kuat
Sementara itu, Hakim Enny Nurbaningsih juga menyampaikan dalil tim hukum Prabowo-Sandi soal temuan surat suara tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 tak punya alasan hukum yang kuat.

Enny menyebut Majelis Hakim telah mengkaji bukti video bernomor P140DD, P140EE, dan P140KK. Mahkamah pun tidak menemukan alasan kuat peristiwa itu memengaruhi perolehan suara.

“Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum yang dapat menjadi rujukan meyakinkan bahwa peristiwa yang ada di alat bukti tersebut diakumulasikan dalam penghitungan akhir di TPS bersangkutan. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Enny.

Kemudian Enny juga menilai dalil soal anggota KPPS mencoblos surat suara dengan pulpen tak beralasan hukum. Sebab dalam bukti yang diajukan, tidak tampak KPPS yang melakukan hal itu.

Yang ada, kata Enny, hanya terlihat KPPS memasukkan surat suara ke kotak. Namun kotak suara pileg, bukan pilpres.

“Sehingga tidak relevan mempersoalkan surat suara tersebut untuk paslon 01 atau 02. Dengan demikian dalil a quo tidak dapat dibuktikan, tidak beralasan menurut hukum,” kata dia.

Optimistis Menang
Menanggapi hal ini, Ketua tim hukum Joko Widodo-Makruf Amin, Yusril Ihza Mahendra meyakini permohonan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandi Uno bakal ditolak oleh Majelis Hakim MK.

“Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagian besar ditolak,” tutur Yusril di Gedung MK.

Yusril pun tak heran dengan pernyataan majelis hakim yang tidak menemukan bukti kuat kecurangan TSM pada Pilpres 2019 lalu. Yusril mengatakan dirinya pun tidak menemukan alat bukti kuat dari kubu Prabowo-Sandi.

Yusril menyebut majelis hakim MK pasti sudah mengecek semua alat bukti yang diserahkan tim hukum Prabowo-Sandi. Termasuk video-video yang disertakan untuk menunjang pokok permohonan.

Jika majelis hakim tetap menganggap banyak tuduhan yang tidak terbukti, lanjutnya, maka bukti video tersebut diragukan kebenarannya.

“Hakim konstitusi sudah nonton semua video-video yang sebagai bukti, ternyata isi video itu tidak berkesesuaian, tidak berhubungan dengan apa yang didalilkan. Jadi dalam kata lain itu banyak video-video yang isinya bohong-bohongan,” tutur Yusril.

Semua pihak, lanjut Yusril, baik tim hukum Prabowo-Sandi, KPU, tim hukum Jokowi-Makruf serta Bawaslu telah diberikan kesempatan yang sama oleh majelis hakim. Karenanya, Yusril berharap tim hukum Prabowo-Sandi tidak menyalahkan pihak manapun apabila permohonannya ditolak oleh MK.

“Jangan lagi di tuduh-tuduh bahwa Mahkamah Konstitusi ini tidak benar, tidak adil, tidak serius, tidak independen. Kita berikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya di MK ini tapi menurut pendapat saya tidak terbukti sama sekali,” pungkasnya

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here