Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengapresiasi Peluncuran Alat Bantu Daring untuk Anggota Parlemen tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan oleh Anggota ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR).
Pria akrab disapa Bamsoet menuturkan, saat ini memang di berbagai negara tingkat kekerasan beragama semakin tinggi.
Tetapi menurut pria akrab disapa Bamsoet, di Indonesia malah bisa menurunkan kekerasan beragama tersebut.
Akan tetapi menurut dia, Gejolak di negeri ini malah bukan antar agama, tetapi sesama satu agama.
”Di Indonesia kalau mau benturkan antar agama itu tidak bisa, karena kita punya ideologi Pancasila, namun jika sesama agama, itu kemungkinan bisa, makanya kita harus jaga keharmonisan beragama ini,” kata Bamsoet dalam sambutan di Peluncuran Alat Bantu Daring Untuk Anggota Parlemen tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, di Ruangan Media Center, gedung DPR, Senin (1/4/2019).
Lebih Lanjut, dia berharap agar semua masyarakat masing–masing menjaga omongan masing-masing agar pemilu ini menjadi pemilu yang damai.
Selain itu, ia mengatakan untuk meminimalisir politisasi agama selama kampanye dan strategi membangun narasi alternatif untuk mempromosikan toleransi beragama di sosial media.
“Penyebaran pesan-pesan damai dan cinta yang masif, perlu dilakukan untuk mengkonter-narasi kebencian dan segala jenis ujaran yang merendahkan martabat kemanusiaan siapapun, kita bukan sedang bercinta, tapi kita sedang pemilu, jadi tidak usah lah dibawa kehati,” katanya.
Bekas Ketua Komisi III DPR ini juga mengatakan, kurangnya keaktifan dan militansi kelompok pro toleransi di media sosial juga ditengarai sebagai faktor penyebab dominannya penyebaran nilai intoleransi dan faham kebencian di media sosial itu sendiri.
Sebelumnya, Anggota ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) berkolaborasi dengan para pihak menyelenggarakan lokakarya yang bertujuan mempromosikan toleransi beragama menjelang Pemilu 2019.
“Untuk mengatasi kebencian berbasis agama, sangat diperlukan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Eka. Para Pemangku kebijakan beserta masyarakat sipil harus senantiasa bekerja sama dan merangkul semua elemen masyarakat dari berbagai kubu sehingga mengurangi polarisasi dalam masyarakat,” ujar Anggota Kehormatan APHRdan Anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari, saat acara Peluncuran.
Eva mengatakan, lokakarya tersebut merupakan tindak lanjut dari acara Dialog Kebijakan yang diorganisir oleh APHR bersama mitranya pada bulan Maret 2018 lalu. Lokakarya juga bertujuan untuk menyusun sebuah platform bersama untuk mempromosikan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui sosial media.
Menurut Eva, lokakarya dihadiri oleh anggota parlemen, masyarakat sipil, pemuka dan organisasi agama, ahli teknologi dan media, perwakilan partai politik serta unsur pemerintah. Para peserta setuju perlunya sebuah platform bersama agar nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme di Indonesia menjadi semangat dan watak dalam pemilu 2019 selain keharusan memenuhi syarat pemilu bebas dan adil.
“Pembentukan kelompok kerja sekaligus penyusunan platform ini penting agar berbagai upaya dan aksi mandiri para pihak dan pembuat kebijakan bisa konvergen dan terkonsolidasi, sehingga pesta demokrasi 2019 tidak justru membelah masyarakat akibat kampanye bermuatan SARA,” ujarnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Idul HM
