Soal Putus Kontrak BPJS Kesehatan-RS, DPR Minta Kemenkes Klarifikasi

Jakarta, PONTAS.ID -Sejumlah rumah sakit (RS) di berbagai daerah ramai-ramai menghentikan layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengklarifikasi soal pemutusan kontrak kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan beberapa rumah sakit. Pasalnya, saat ini terjadi kesimpangsiuran di masyarakat terkait polemik tersebut.

“Saya minta agar Kemenkes segera melakukan upaya klarifikasi terkait dengan masalah ini. karna bagaiamanapun jg pelayanan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak. terutama masyarakat miskin yang selama ini merasa tertolong dan dibantu oleh adanya program BPJS kesehatan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Sabtu (5/1/2019).

Menurut dia, seharusnya Kemenkes memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Selanjutnya, Kemenkes juga harus melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan perihal kabar tersebut.

“Saat ini kan ada dua pendapat, pendapat yang pertama disampaikan oleh pihak RS bahwa mereka memutus kontrak dimana ada yang berasumsi bahwa putus kontrak itu diakibatkan karena ketidak sanggupan BPJS untuk mebayar katakanlah hutang dari BPJS kesehatan kepada pihak RS tersebut,” katanya.

“Sementara di lain, pihak BPJS Kesehatan barusan menyampaikan pemutusan kontrak itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pembayaran, mereka mengatakan masih bisa untuk membayar hanya saja ini terkait dengan masalah akreditasi RS,” tambahnya.

Untuk meluruskan persoalan ini, kata Saleh, Komisi IX akan memanggil Kemenkes, BPJS dan pihak rumah sakit yang bersangkutan untuk mendengarkan akar persoalannya.

“Setelah masa reses itu habis atau setelah tanggal 7 ini komisi IX akan mengadakan rapat internal untuk melihat urgensi memanggil pihak-pihak terkait terutama kemenkes, BPJS dan perhimpunan RS membawahi organiasasi RS yang ada,” kata politikus PAN itu.

Bukan Defisit Keuangan

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, menyebut kondisi yang terjadi antara pihaknya dengan sejumlah RS soal kontrak kerja bukan karena defisit keuangan.

Oleh karena itu, dia membantah anggapan yang mengaitkan pemutusan kontrak RS dengan defisit BPJS Kesehatan. “Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya,” kata Iqbal melalui keterangan tertulis.

Sampai saat ini, lanjut dia, pembayaran yang menjadi kewajiban BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga meminta fasilitas kesehatan (Faskes) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir.

“Apabila ada Faskes yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” lanjut Iqbal.

Lebih jauh, dia menjelaskan, Faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS.

Kewajiban itu, masih menurut Iqbal, tertuang dalam Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 menyebut, untuk Faskes swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam hal ini, ketentuan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” tandasnya.

Dia menegaskan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” pungkas Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, beberapa rumah sakit mengumumkan bahwa tidak lagi menerima pasien yang menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan tercatat berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. BPJS Kesehatan mengatakan bahwa ini terkait masalah akreditasi rumah sakit.

Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here