Begini Modus Korupsi SPAM Kementerian PUPR

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

Jakarta, PONTAS.ID – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk daerah bencana bermula dari laporan masyarakat.

Proyek SPAM ini berada di bawah naungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2017-2018.

“Mendapat informasi dari masyarakat kemudian KPK melakukan tangkap tangan pada Jumat (28/12/2018) di beberapa lokasi di Jakarta,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari tadi.

Dalam kegiatan OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan total 21 orang baik pemberi maupun penerima suap. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Saut menjelaskan, saat kegiatan OTT sekitar pukul 15.30 WIB, tim KPK mengamankan MWR di ruang kerjanya di Gedung Satker Pengembangan SPAM Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

“Bersama dengan MWR, tim mengamankan uang sejumlah 22.100 dolar Singapura di dalam amplop. Setelah mengamankan MWR, di lokasi yang sama tim KPK mengamankan ARE, TMN, DSA, DWA, ABU, UWH, WIK, SPP, D, SU, AD, dan T,” kata dia.

Dari mobil TMN yang berada di parkiran Gedung Satker PSPAM Strategis, tim KPK mengamankan uang sebesar Rp100 juta dan 3.200 dolar AS.

“Di ruang kerja DWA, tim KPK mengamankan uang sebesar Rp636,7 juta. Di brankas yang ada di ruang kerja ABU, tim KPK mengamankan uang sebesar Rp1,426 miliar. Dari UWH, tim KPK mengamankan Rp500 juta dan 1.000 dolar Singapura,” ungkap Saut.

Tim KPK kemudian menggiring WIK ke tempat tinggalnya yang tak jauh dari Gedung Satker PSPAM Strategis untuk mengamankan uang terkait dengan kasus tersebut sebesar Rp706,8 juta.

“Secara paralel, tim lain bergerak ke Pulo Gadung, Jakarta Timur untuk mengamankan YHS, A, dan DW di kantor PT WKE. Kemudian, pada pukul 21.00 WIB, tim bergerak ke Kelapa Gading untuk mengamankan BSU, LSU, IIR, dan W, di tempat tinggal BSU,” tuturnya.

Terakhir, tim mengamankan YED di tempat tinggalnya di daerah Serpong pada pukul 23.00 WIB pada hari yang sama.

Kemudian, terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut langsung dibawa ke gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Terorganisir dan Sistematis
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK juga telah menyita satu unit mobil dalam penyidikan kasus suap tersebut.

“Selain uang dalam rupiah dan valas, KPK juga telah menyita satu unit mobil CRV Tahun 2018 berwarna hitam dari rumah salah satu tersangka. Diduga, mobil tersebut diberikan terkait salah satu proyek SPAM terhadap tersangka ARE,” kata Febri.

Melihat sebaran dugaan suap terkait proyek air minum ini dan proyek-proyek lain yang juga dipegang oleh PT WKE dan PT TSP, KPK menduga kasus SPAM di PUPR ini terjadi sistematis.

“Dapat sangat mengganggu kepentingan masyarakat karena ketersediaan air minum adalah kebutuhan dasar yang semestinya diperhatikan dan diawasi secara maksimal,” kata Febri.

Febri juga menegaskan, bahwa niat baik pemerintah untuk mengalokasikan anggaran terhadap proyek-proyek infrastruktur dan prioritas nasional, “Jangan sampai disalahgunakan oleh pejabat-pejabat di Kementerian PUPR,” kata dia.

Pengaturan Lelang
Ditambahkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut:

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

“MWR Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. TMN Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala. DSA Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1,” ucap Saut.

Menurut Saut, lelang diatur sedemikan rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama.

“PT WKW diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp50 miliar,” kata dia.

Selanjutnya, kata Saut, pada Tahun Anggaran 2017-2018, kedua perusahaan tersebut memenangkan 12 paket proyek dengan total nilai Rp429 miliar.

“Proyek terbesar adalah pembangun SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar,” ujar Saut.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

“Praktiknya, dua perusahaan ini dimintai memberikan sejumlah uang pada proses lelang, sisanya saat pencairan dana dan penyelesaian proyek,” ungkap Saut.

Adapun total barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan kasus tersebut sejumlah Rp3.369.531.000, 23.100 dolar Singapura, dan 3.200 dolar AS.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka. Diduga sebagai pemberi antara lain Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

Previous articleKetimpangan Sosial Semakin Tinggi, Prabowo: Kita Harus Ganti Arah
Next articleLaunching Calender of Event 2019, NTB Targetkan 4 Juta Wisatawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here