Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta kepada lingkaran istana agar mewaspadai manuver Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai membidik lingkaran Istana. Sebab, Jokowi bisa terseret dan merusak citra Istana Negara.
Fahri pun mengingatkan, Presiden Jokowi harus berhati-hati dengan sistem penegakkan hukum yang selama ini dipakai KPK.
“Mulai sekarang (KPK) sudah mendekati ke Istana, yang disebut Paspampres, menurut saya Pak Jokowi harus waspada, lama-lama Pak Jokowi bisa terseret dalam kasus ini dan bisa merusak citra Pak Jokowi dan Istana,” kata Fahri saat dihubungi, Senin (18/12/2017).
Selam ini, kata Fahri, KPK telah menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ruang sidang untuk menyebut nama semua orang dan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI, dan Kejaksaan.
“Tetapi tidak pernah bertanggungjawab untuk membuktikan kebenarannya, kebanyakan memang tidak bisa dibuktikan karena pada dasarnya itu adalah keterangan sepihak yang tidak ada alat buktinya,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono mengaku pernah memberikan uang untuk membiayai operasional Paspampres. Uang yang berikan Tonny untuk biaya operasinal Paspampres merupakan hasil pemberian dari para kontraktor dan rekanan yang melaksanakan proyek Ditjen Hubla.
Hal itu diungkapkan Tonny saat bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adhi Putra Kurniawan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/12). Diakui Tonny‎, setiap kali mengundang Presiden, tiap kali juga dirinya menyerahkan uang ke Paspampres. ‎
“Setiap acara peresmian oleh presiden kan harus dikawal paspampres dan kami wajib menyediakan dana operasional untuk paspampres,” ucap Tonny saat bersaksi.