Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso menegaskan bahwa pihaknya tidak khawatir dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan menjadi salah satu materi debat Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini karena menurut Djoko, isu HAM hanya menjadi komoditas politik yang selalu muncul jelang Pemilihan Presiden. Buktinya, ketika Prabowo menjadi pasangan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009 hal tersebut tidak muncul.
“Kenapa saat Prabowo berpasangan dengan Megawati isu ini tidak ada?” kata Djoko dalam acara diskusi ‘Ngobrol Bareng Joksan’ di Kopi Bos, Tebet, Jakarta, Kamis, (27/12/2018).
Meski demikian, Djoko Santoso kembali menegaskan bahwa pihak Prabowo-Sandi selalu siap menjawab isu tersebut dalam debat capres.
“Itu sudah kami siapkan, apakah yang menyampaikan capres-cawapres, apakah tim, kita lihat siapa yang menyampaikan, sudah kami siapkan, bahkan tanggal 17 Januari itu debat yang pertama,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
Pada kesempatan itu, Djoko juga menyoroti ihwal
moderator debat yang harus independen dan tidak condong pada satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Serta, debat ini harus disiarkan secara langsung seluruh stasiun televisi. Sehingga masyarakat dapat secara objektif menilai kedua paslon.
“Moderator katanya dari kalangan media, diputuskan Jumat esok, yang penting independen,” kata Djoko.
“Kita usulkan semua televisi boleh menyiarkan langsung. Sehingga bisa saling menutup. kalau satu titik ini dia (sinyal atau tayangannya) kuat di daerah Jakarta, yang lain bisa nutup, jadi gitu,” pungkas Djoko yang juga Mantan Panglima TNI ini.
KPU sebelumnya telah menetapkan jadwal debat capres-cawapres 2019. KPU menetapkan lima kali debat berdasarkan kesepakatan dengan tim kampanye paslon masing-masing. Kelima debat bakal digelar di Jakarta.
Editor: Luki Herdian
