Perkuat Perlindungan Konsumen, Mendag Tetapkan Sembilan Daerah Tertib Ukur

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita menyerahkan piagam penghargaan kepada sembilan kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/12/2018).

Sembilan daerah ini dianggap telah memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Perdagangan dan tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018.

“Penetapan ini merupakan upaya pemerintah melindungi konsumen agar mendapatkan hasil pengukuran yang benar dan jujur dalam transaksi perdagangan,” kata Enggar dalam siaran pers Kemendag, Kamis (6/12/2018).

Kesembilan daerah tersebut yaitu Kabupaten Buleleng (Bali), Kota Pekanbaru (Riau), Kota Ambon (Maluku), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Selain DTU, Enggar juga meresmikan penetapan 197 pasar rakyat yang tersebar di wilayah kerja BSML Regional I,II, III dan IV sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU) Tahun 2018. Pada kesempatan itu, dia juga sekaligus meresmikan 39 Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota yang baru yang akan beroperasi dan menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang sesuai dengan wilayah kerjanya.

“Penetapan ini akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional. Pemerintah berupaya terus-menerus melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan,” ujarnya.

Enggar menjelaskan, pembentukan DTU dan PTU dapat terwujud berkat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antara Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kemendag (Ditjen PKTN) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Tugas Kemendag untuk terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kemetrologian sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya,” tutur dia.

Hadir pada peresmian dan penetapan DTU dan PTU, serta Unit Metrologi Legal tahun 2018 yaitu perwakilan dari kabupaten/kota di sejumlah wilayah Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Enggar juga menyerahkan bantuan timbangan sebanyak 200 unit kepada 9 Kabupaten/kota yang telah ditetapkan mejadi DTU Tahun 2018 tersebut.

“Semoga keberhasilan yang telah dicapai sembilan kabupaten/kota yang menjadi DTU Tahun 2018 dapat dijadikan contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan daerahnya menjadi DTU,” pungkasnya.

Editor: Risman Septian

Perkuat Perlindungan Konsumen, Mendag Tetapkan Sembilan Daerah Tertib Ukur

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita menyerahkan piagam penghargaan kepada sembilan kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/12/2018).

Sembilan daerah ini dianggap telah memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Perdagangan dan tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018.

“Penetapan ini merupakan upaya pemerintah melindungi konsumen agar mendapatkan hasil pengukuran yang benar dan jujur dalam transaksi perdagangan,” kata Enggar dalam siaran pers Kemendag, Kamis (6/12/2018).

Kesembilan daerah tersebut yaitu Kabupaten Buleleng (Bali), Kota Pekanbaru (Riau), Kota Ambon (Maluku), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Selain DTU, Enggar juga meresmikan penetapan 197 pasar rakyat yang tersebar di wilayah kerja BSML Regional I,II, III dan IV sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU) Tahun 2018. Pada kesempatan itu, dia juga sekaligus meresmikan 39 Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota yang baru yang akan beroperasi dan menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang sesuai dengan wilayah kerjanya.

“Penetapan ini akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional. Pemerintah berupaya terus-menerus melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan,” ujarnya.

Enggar menjelaskan, pembentukan DTU dan PTU dapat terwujud berkat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antara Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kemendag (Ditjen PKTN) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Tugas Kemendag untuk terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kemetrologian sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya,” tutur dia.

Hadir pada peresmian dan penetapan DTU dan PTU, serta Unit Metrologi Legal tahun 2018 yaitu perwakilan dari kabupaten/kota di sejumlah wilayah Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Enggar juga menyerahkan bantuan timbangan sebanyak 200 unit kepada 9 Kabupaten/kota yang telah ditetapkan mejadi DTU Tahun 2018 tersebut.

“Semoga keberhasilan yang telah dicapai sembilan kabupaten/kota yang menjadi DTU Tahun 2018 dapat dijadikan contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan daerahnya menjadi DTU,” pungkasnya.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here