Jakarta, PONTAS.ID – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membahas teknis pelaksanaan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, pada Bulan Desember 2018 mendatang.
Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi. Tak hanya membahas fit and proper test, pertemuan di Bulan Desember itu pada intinya untuk ‘membalas’ undangan silaturahmi di Kantor DPD Partai Gerindra DKI pada beberapa waktu lalu.
“Desember lah, Minggu pertama Insya Allah. Waktu itu kan diundang, sekarang kita balas dengan pertemuan di awal Desember. Ya kan nanti silaturahmi itu mudah-mudahan ada solusinya,” kata Suhaimi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Pada Selasa (27/11/2018) malam, PKS katanya sudah mengirimkan nama-nama cawagub DKI kepada Partai Gerindra. Hal ini dilakukan PKS karena desakan yang terus ditujukan kepada pihaknya. Dan nantinya, nama kandidat tersebut akan ditindaklanjuti untuk fit and proper test.
“Tadi saya cek itu Pak Syakir mengirimkan dua nama yang akan dicalonkan. Lalu, juga akan mengundang pihak Gerindra ke PKS untuk menindaklanjuti termasuk terkait dengan fit and proper test,” ujarnya.
Sebelumnya, lamanya proses pemilihan nama wagub DKI oleh PKS dan Partai Gerindra mulai membuat geram beberapa pihak, lantaran kursi DKI 2 yang ditinggal Sandiaga Uno tersebut harusnya bisa segera diisi.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI, Bestari Barus bahkan berpendapat bahwa masih kosongnya kursi wagub DKI saat ini dikarenakan dua partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra tidak dewasa dalam mengatur partainya.
Menurut Bestari, seharusnya kedua partai dapat langsung berembuk untuk menjalankan teknis dari fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap nama-nama wagub DKI, yang disepakati akan dicalonkan oleh PKS. Terlebih lagi, saat ini PKS dan Gerindra sudah memiliki anggota tim penilai fit and proper test tersebut.
“Kekosongan kursi wagub DKI itu hanya satu penyebabnya, ketidakdewasaan antara dua partai, PKS dan Gerindra di dalam menentukan atau bersepakat siapa pengganti wagub,” kata Bestari kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).
Editor: Risman Septian
