Program PTSL, Pemprov DKI Apresiasi Kementerian ATR/BPN

Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan apresiasinya terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang pada saat ini tengah menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Gubernur DKI, Anies Baswedan berpendapat bahwa program tersebut telah membantu proses legalisasi kepemilikan tanah di ibukota. Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan memberikan dukungan penuh terhadap program PTSL tersebut.

Pemprov DKI pun, tambah Anies, telah mengalokasikan 120 miliar rupiah di Tahun Anggaran (TA) 2018, serta mengajukan alokasi sebesar 64 miliar rupiah di TA 2019, untuk membantu proses sertifikasi 525.655 bidang tanah di Jakarta.

“Program terobosan ini memberikan dampak yang amat positif bagi masyarakat. Hadirnya status tanah yang jelas bagi mereka bisa mengubah perjalanan hidup sebuah keluarga,” kata Anies, saat Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PTSL, di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Anies menjelaskan, legalitas kepemilikan tanah menjadi urusan paling mendasar, dan DKI Jakarta siap untuk menjadi tempat awal pelaksanaan terhadap terobosan-terobosan dan pengembangan, serta inovasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

Untuk itu, Anies meminta lurah, camat, wali kota, dan bupati untuk mendukung pelaksanaan PTSL ini, dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN secara intensif, agar target 525.655 bidang tanah tersertifikasi bisa segera terealisasi.

“Kita berharap, jika di Jakarta dapat berjalan dengan baik, maka di daerah-daerah lain juga bisa terlaksana dengan lancar. Ini semua kita lakukan dalam rangka memastikan hadir keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil menambahkan bahwa pemerintah ingin mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia. Prioritasnya, adalah daerah-daerah yang sangat urgen, terutama kota-kota besar.

Begitu semua tanah terdaftar, lanjutnya, maka bisa dikeluarkan sertifikat. Kemudian, urusan sengketa bisa diselesaikan, kekurangan dokumen bisa diumumkan, dan dapat mencegah konflik tanah di masa depan.

“Kita akan dengan mudah mengetahui informasi kepemilikan, lokasi, dan luas tanah hingga harga NJOP atau PBB. Berkat dukungan Pak Gubernur dan jajaran mudah-mudahan target yang telah dicanangkan bisa tercapai,” tandasnya.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here