Pengelola Mall Keberatan Gratiskan 20 Persen untuk UMKM

Pelaku UMKM

Jakarta, PONTAS.ID – Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan (APPB) menyatakan keberatan dengan aturan alokasi 20 Persen area pusat perbelanjaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Aturan yang telah ada sejak 2002 itu, kini juga terangkum di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang baru disahkan awal Oktober lalu.

“Kalau 20 persen itu gratis (pengelola mal) kan repot,” ujar Ketua Umum APPB Stefanus Ridwan ketika dihubungi, Rabu (24/10/2018).

Menurut Stefanus, hal itu akan berdampak pada bisnis dari pusat perbelanjaan secara menyeluruh. Sebab, pengelola mal atau tenant lain tidak mungkin menanggung biaya sewa yang digratiskan untuk UMKM.

“Siapa yang nanggung biayanya, contohnya yang nanggung itu apakah penyewa lainnya, tenant kan enggak mungkin. Jadi akhirnya yang kena siapa, pengusaha yang kecil-kecil juga yang kena. Ada ketidakadilan di situ dong,” tuturnya.

Aturan ini sebelumnya juga telah terangkum pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta. Namun Stefanus mengakui aturan itu tidak berjalan selama 16 tahun ini.

“16 tahun enggak jalan. Enggak mungkin dong dilakukan. Bisa tutup semua mal-nya,” katanya.

Stefanus juga mempertanyakan efektivitas dari aturan itu. Sebab, belum tentu UMKM yang difasilitasi bisa bertahan dalam jangka panjang di pusat perbelanjaan tersebut. Belum juga alokasi 20% tersebut bisa seluruhnya terisi oleh UMKM. Menurutnya akan lebih tepat jika UMKM difasilitasi melalui pameran secara berkala, misalnya empat kali dalam setahun.

“Kita mau bantu UMKM, tapi jangan penyerahan 20 persen (digratiskan),” tambah Stefanus.

Perda 2/2018 disahkan pada awal Oktober 2018 oleh DPRD DKI Jakarta. Usulan Perda ini diajukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Agustus 2017 lalu. Saat itu Djarot menyebut usulan Perda ini bertujuan mengantisipasi persaingan para pelaku usaha, baik pengusaha mikro, kecil, hingga kelas atas.

“Kita sedang alami liberalisasi ekonomi. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat antara yang besar dengan yang kecil serta menengah,” kata Djarot, (10/8/2017).

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga pernah mendesak pengelola mal menyediakan 20 persen area untuk pedagang kaki lima (PKL). Ahok juga sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

“Menurut mereka 20% itu sudah termasuk yang jualan di dalam di gang-gang. Tafsiran itu yang berdebat. Mereka juga buat si PKL enggak sanggup karena bentuk koperasi tapi jadinya harga makanan lebih mahal,” ujar Ahok, pada 11 Oktober 2016.

Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here