Kemenaker Tetapkan UMP 2019 Naik 8 Persen

Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2019 mendatang naik sebesar 8,03 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan inflasi tahun ini sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri mengatakan bahwa sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP itu didasarkan pada formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

“Sehingga kalau dikombinasikan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8,03 persen. Jadi kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2019 nanti sebesar 8,03 persen,” kata Hanif di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (16/10/2018).

Menurut Hanif, data tersebut sudah disampaikan kepada para gubernur dan memiliki kewajiban untuk menetapkan UMP tahun depan pada 1 November 2018. Namun, dalam pelaksanaanya setiap provinsi tidak harus semuanya naik menjadi 8,03 persen.‎

“Ada beberapa provinsi yang perlu menyesuaikan KHL (komponen hidup layak), tapi basic dari peningkatan UMP 2018 ini yang akan dilaksanakan di 2019 sebesar 8,03 persen,” ujar Hanif.

Sementara terkait sosialiasi ke para pengusaha, kata Hanif, tidak perlu dilakukan karena sudah memahami konten dari peraturan pemerintah tersebut.

“Salah satu fungsi PP 78 memastikan pekerja mendapatkan upah setiap tahun, enggak perlu demo, enggak perlu rame-rame ribut, bagi dunia usaha mereka bisa memprediksi kenaikan upah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” tuturnya.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here