Suap Meikarta Berujung OTT, KPK Jemput Bupati Bekasi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarief

Jakarta, PONTAS.ID – Salah satu bos Lippo Group diduga telah menyiapkan dana sejumlah Rp.13 miliar sebagai commitment fee proyek untuk diserahkan kepada pejabat Kabupaten Bekasi terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan kawasan Meikarta di Bekasi Jawa Barat.

“Diduga realisasi pemberian commitment fee tersebut sampai saat ini adalah sekitar Rp.7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas,” kata Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarief dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Adapun kepala dinas yang menerima dana kata La Ode yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan Dinas Penanaman Modal (DPM-PPT), “Pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” kata dia.

Berdasarkan pemeriksaan awal, KPK kata La Ode, menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi yaitu pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Bekasi serta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Bekasi.

Sementara itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah menetapkan sembilan orang tersangka termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kasus ini.

“Tim sudah sudah melakukan penjemputan (Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin) dan saat ini sedang menuju KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Amankan 10 Orang
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan telah mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Operasi yang dilakukan komisi anti rasuah ini sejak dilakukan sejak Mingggu (14/10/2018) siang hingga dini hari tadi.

“Sampai dini hari ini sekitar 10 orang dibawa ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut. Dari unsur Pejabat dan PNS Pemkab Bekasi serta swasta,” kata Basaria menjawab PONTAS.id, Senin (15/10/2018) sore.

Dijelaskan Basaria, KPK menduga transaksi yang berhasil diungkap pihaknya ini terkait proses perizinan properti di Kabupaten Bekasi.

Dalam OTT kali ini, KPK setidaknya mengamankan uang tunai lebih dari Rp.1 miliar, dalam bentuk mata uang Dolar Singapore dan dan Rupiah, dan saat ini telah diamankan sebagai barang bukti.

KPK juga telah menyegel sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Bekasi untuk kepentingan pengamanan awal.

“Karena telah disegel, kami ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melewati atau mengubah bentuk segel ‘KPK Line’ tersebut. Dan hasil kegiatan ini akan kami sampaikan melalui konferensi pers sore atau malam ini,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka yakni, Direktur Operasional Lippo Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi, Fitra Djaja Purnama, konsultan Lippo Group; dan Henry Jasmen konsultan Lippo Group HJ. Empat orang tersebut disangkakan memberi suap.

Sementara tersangka penerima suap yakni, Bupati Bekasi Neneng Hasanah yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi berinisial Sahat M Banjarnahor, kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here