OSO Kecewa Gugatan Bawaslu Tolak Gugatannya

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang

Jakarta, PONTAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan sengketa dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait pencalonan dirinya sebagai Caleg untuk DPD RI.

Kuasa hukum OSO, Herman Kadir mengaku kecewa dengan putusan Bawaslu yang menolak permohonan gugatan daftar calon tetap (DCT) caleg DPD.

“Jadi kami cukup kecewa dengan putusan Bawaslu karena apa? Tidak mempertimbangkan saksi ahli kami dan saksi fakta kami,” ujar Herman, Jumat (12/10/2018).

Herman menyatakan, akan menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).

“Insya allah kita masih memungkinkan masih ada peluang di PTUN,” kata Herman.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan sengketa nomor 036/PS.REG/ BAWASLU/IX/2018 atas nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). OSO

sebelumnya, telah menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoretnya dari daftar calon tetap (DCT) caleg DPD.

“Memutuskan menolak permohonan untuk seluruhnya,” ujar Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim Bawaslu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berisi anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018). Atas putusan KPU yang mencoret dirinya, OSO mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang diputuskan Mahkamah Konstitusi langsung berkekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh,” ujar Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.

Fritz menyatakan, sifat putusan Mahkamah Konstitusi mencakup kekuatan hukum yang final, langsung memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan sah.

Fritz menuturkan, penerbitan aturan perubahan PKPU terkait pencalonan anggota DPD serta Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD sudah benar.

“Kebijakan penyelenggara Pemilu menerbitkan PKPU 14 Tahun 2018, PKPU 26 Tahun 2018 tentang PKPU nomor 30 Tahun 2018 merupakan tindakan hukum yang sah berdasarkan tata urutan perundang-undangan,” ujar Fritz.

Aturan tersebut mewajibkan calon sementara anggota DPD menyerahkan salinan Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari kepengurusan parpol.

Berlaku paling lambat diserahkan pada 19 September 2018 pukul 24.00 WIB atau satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here