M Taufik Optimis Namanya Masuk DCT Pasca Putusan MA

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengaku optimis bahwa namanya pasti akan masuk kedalam daftar calon tetap (DCT) untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Taufik, pasca pihak Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Kamis (13/9/2018) kemarin. Ini menjadi kabar baik untuk Taufik.

“Kalau enggak dicantumin lagi, saya ngadu sama Allah saja. Itu kan keputusan, siapa lagi yang mau dia (KPU) ikutin, masa keputusan diri sendiri? KPU wajib mencantumkan saya. Nanti kita lihat apakah nama saya dicantumkan,” kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Karena itu, dia akan menunggu sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mengumumkan DCT nanti. Jika KPU DKI tetap tidak memasukan namanya, dia mempertimbangkan untuk melanjutkan laporan ke Polda Metro Jaya dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP).

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan bahwa nama Taufik tidak dicoret dalam daftar caleg DPRD DKI dari partainya, meskipun Taufik pernah terjerat dalam kasus pidana korupsi pada beberapa tahun yang lalu.

Padahal Partai Gerindra mengatakan sudah menarik kader berstatus mantan koruptor yang terdaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019. Habiburokhman menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan Taufik merapat ke Gerindra setelah selesai menjalani hukuman.

“Pak Taufik perlu digarisbawahi bahwa beliau bergabung di Gerindra setelah menjalani masa hukuman dan proses pemasyarakatan,” kata Habiburokhman, Senin (17/9/2018).

Ia mengungkapkan alasan Gerindra tetap mempertahankan Taufik, yakni mantan ketua KPUD DKI tersebut sudah menjadi masyarakat yang punya hak politik. Ia juga menyebut, Taufik sebagai sosok yang bersih dan dikenal sebagai pejuang rakyat selama di Gerindra.

Taufik pernah divonis selama 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004. Taufik bergabung dengan Gerindra pada 2008.

Pada Kamis (13/9), MA mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). MA menegaskan aturan yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 memuat aturan tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota bacaleg dalam Pemilu 2019.

Editor: Risman Septian

Previous articleUnik dan Berkelas, Menpar Apresiasi Festival Pesona Moyo 2018
Next articleSinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kunci Perlindungan Konsumen Efektif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here