Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kunci Perlindungan Konsumen Efektif

Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya menyinergikan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.

Hal ini ditegaskan Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita dalam pembukaan kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (17/9/2017), yang mengambil tema ‘Peningkatan Sinergitas Dalam Implementasi Pengawasan Post Border’.

“Diperlukan kesatuan langkah seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan perlindungan konsumen yang efektif. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun desain besar perlindungan konsumen yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS PK),” kata Enggar.

Dia menjelaskan, pada tahun 2018 pengawasan post border merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang menjadi prioritas nasional Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Dalam kebijakan ini, Pemerintah melakukan pergeseran pengawasan barang yang dikenakan larangan dan pembatasan (lartas) dari border (di kawasan pabean) ke post border (di luar kawasan pabean) dan diberlakukan sejak 1 Februari 2018 lalu.

“Melalui kegiatan ini, Kemendag ingin meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan yang menjadi salah satu deregulasi paket kebijakan ekonomi ke-XV ini,” ujarnya.

Kegiatan sinkronisasi kebijakan bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini merupakan agenda tahunan dengan seluruh kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi.

Kegiatan ini dilakukan untuk menyelaraskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tahun 2019 dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum.

“Meskipun UUPK telah diimplementasikan selama 19 tahun, namun konsumen Indonesia masih berada dalam level paham. Artinya konsumen Indonesia sudah mengenali hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tahun 2017 yang hanya sebesar 33,7,” tutur dia.

Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan konsumen, masyarakat harus menjadi konsumen cerdas. Adapun kiat konsumen cerdas, ungkap Enggar, yang pertama yakni wajib memahami penegakkan hak dan kewajiban konsumen, lalu yang kedua wajib memperhatikan label produk, ketiga wajib memperhatikan Masa Kadaluarsa Produk.

Kemudian, lanjut dia, yang keempat wajib memperhatikan Buku Manual dan Kartu Garansi, yang kelima membeli sesuai kebutuhan dan tidak menghambur-hamburkan uang, yang keenam memperhatikan mutu produk; dan yang terakhir mencintai dan memakai produk dalam negeri.

“Diperlukan sinergi yang positif dalam rangka mencapai satu kepentingan bersama, yaitu demi meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia menjadi konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri,” pungkas Enggar.

Editor: Risman Septian

Previous articleM Taufik Optimis Namanya Masuk DCT Pasca Putusan MA
Next articleTaufik Tegaskan Dirinya Diusung Gerindra Sebagai Wagub DKI Baru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here