Pemerintah Percepat Rehab Rekon Lombok Pasca Gempa

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berbicara kepada wartawan di eks Bandara Selaparang, Kota Mataram, Sabtu (1/9/2018)

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah telah memulai rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah yang rusak pascabencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan Pasar seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang agar perekonomian masyarakat cepat pulih. Selain itu, juga membuat rumah sakit sementara agar pelayanan kesehatan bisa secara berangsur pulih seperti untuk kebutuhan pasien Intensive Care Unit (ICU).

“Demikian juga rehab rekon sekolah, rumah ibadah juga telah dimulai. Pelaksanaannya akan dikerjakan oleh BUMN Karya,” jelas Menteri Basuki kepada awak media dalam jumpa pers di eks Bandara Selaparang, Kota Mataram, Sabtu (1/9/2018).

Fasilitas publik lain yang sudah mulai dikerjakan perbaikannya adalah Masjid Raya Hublul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram. “Kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik pasca gempa sangat penting bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB,” kata Menteri Basuki melalui keterangan resminya yang diterima PONTAS.id, Senin (3/9/2018).

Verifikasi Kerusakan
Agar penyelesaian rekonstruksi bisa sesuai target Menteri Basuki mengatakan telah menginstruksikan jajarannya menambah tenaga kerja. Perbaikan rumah yang jumlahnya lebih besar ditargetkan dapat selesai 6 bulan dengan dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara gotong royong.

Menteri Basuki juga menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta rumah rusak ringan.

Verifikasi dilakukan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebagai dasar pemberian bantuan.

“Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja. Masyarakat diajak bekerja sehingga NTB bangkit kembali. Pemerintah memberikan bantuan dana bukan ganti rugi. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa karena NTB merupakan daerah rawan gempa,” ujarnya.

Konstruksi Tahan Gempa
Dijelaskan Menteri Basuki, terkait pembangunan rumah tahan gempa, bisa dilakukan oleh masyarakat dibantu tenaga pendamping yang berasal dari 400 insinyur muda CPNS PUPR, mahasiswa, Tim Balitbang PUPR dan relawan.

“Sudah 20 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dibangun sebagai rumah contoh dan sarana mengajar kepada masyarakat. Risha yang dibangun diperuntukan untuk pos polisi, masjid, kantor yang lokasinya tersebar. Jumlah warga yang sudah dilatih sampai saat ini berjumlah 1.200 orang,” jelas Menteri Basuki.

Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Menteri Basuki tidak harus Risha, terbuka untuk model rumah tahan gempa lainnya yang nantinya akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR.

Selain Risha, Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Rika (Rumah Instan Kayu) dan Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) yang juga sudah teruji kekuatannya.

Di Pulau Lombok sendiri sudah pernah dibangun rumah contoh Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara. “Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan meski berada tidak jauh dari pusat gempa,” terang Menteri.

Tambahan Anggaran
Menteri Basuki mengatakan untuk anggaran yang sudah dikeluarkan Pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp 1,9 triliun dimana Rp 170 miliar dari anggaran Kementerian PUPR yang diantaranya digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Sementara untuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan Rp 529 miliar kepada BNPB.

“Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB,” kata Menteri Basuki.

Sebagai informasi, dari hasil identifikasi awal BNPB dan Kementerian PUPR sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak, 291 sudah dilakukan verifikasi terdiri 254 fasilitas pendidikan, 6 rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor.

Untuk jenis kerusakannya, dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang dan 67 rusak ringan. Dari jumlah tersebut, sudah dikerjakan sebanyak 56 fasilitas publik. “Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi,” ujar Menteri Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki adalah Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana PUPR A. Gani Ghazaly dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Editor: Hendrik JS

Previous articleKPUD DKI Tunda Laksanakan Keputusan Bawaslu Sampai Ada Putusan MA
Next articleJika Tak Turuti Putusan Bawaslu, Taufik akan Gugat KPU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here