Jika Tak Turuti Putusan Bawaslu, Taufik akan Gugat KPU

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengaku akan menggugat pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, jika tidak menuruti keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI.

Keputusan Bawaslu DKI tersebut yakni terkait dengan diloloskannya Taufik sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD DKI, dalam bursa Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang akan datang. Dalam putusannya, Bawaslu DKI mewajibkan KPU DKI untuk segera menaatinya.

“Dalam UU (Undang-Undang) Pemilu, keputusan Bawaslu itu wajib dilaksanakan oleh KPU. Kalau enggak melaksanakan, ya kita akan gugat lagi ke perdata ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terus saja digugat,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Taufik pun lantas mengapresiasi Bawaslu DKI yang pada Jumat (31/8/2018) kemarin akhirnya meloloskan gugatannya. Menurut dia, Bawaslu DKI telah bersikap berani dengan berpedoman pada UU Pemilu, yang dinilainya berseberangan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

“Saya mengapresiasi kerja Bawaslu yang tidak takut tekanan. Dia berpedoman dengan UU dan saya memang dari awal sangat meyakini bahwa Peraturan KPU itu sangat bertentangan dengan UU Pemilu. Sesuatu yang bertentangan mestinya kan tidak boleh sampai terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg karena berdasarkan Peraturan KPU No.20/2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Padahal berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa seorang eks narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana ke publik.

Menanggapi keputusan Bawaslu DKI tersebut, Komisioner KPU DKI, Nurdin malah mengatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Karena menurut dia, Ketua KPU RI, Arif Budiman pernah menyampaikan notifikasi yang menyatakan agar tidak mengikuti aturan Bawaslu.

“Iya kami kan belom konsultasi terkait putusan karena hari ini baru dibacakan, seperti apa tindak lanjutnya tergantung. Karena secara hirarki KPUD Jakarta itu ke KPU RI dan yang dipermasalahkan adalah PKPU nya,” kata Nurdin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Editor: Risman Septian

Previous articlePemerintah Percepat Rehab Rekon Lombok Pasca Gempa
Next articleApkasindo Minta Pemerintah Tegas Terkait Harga Sawit Petani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here