Kursi Wagub DKI Kosong, Anies-PKS-Gerindra Diminta Jangan Gaduh

Jakarta, PONTAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta untuk tidak terus membuat gaduh di Jakarta, soal kursi kosong Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang ditinggal Sandiaga Uno.

Permintaan tersebut datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DKI, Mohamad Ongen Sangaji dalam menanggapi tensi politik di DPRD DKI yang mulai panas, terkait perebutan kursi kosong Wagub DKI pada saat ini.

Ongen menegaskan, pergantian Wagub DKI sebaiknya tidak perlu dipolemikkan sehingga membuat gaduh ibukota menjelang perhelatan Asian Games. Lebih baik, partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017, mengkuti aturan main sesuai dengan Undang-Undang.

“Jangan buat gaduh. Bikin bingung, warga Jakarta dan anggota DPRD DKI,” kata Ongen kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (16/8/2018).

Dia menilai, Gerindra, PKS, dan Anies Baswedan terlalu genit membicarakan kursi Wagub. Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI itu menganggap, Anies tidak patuh dengan partai pengusung saat Pilgub 2017. Sebab, yang berhak mengajukan pengganti Sandi adalah partai pengusung.

“Jadi, Anies hanya menerima yang diberikan partai pengusung. Setelah itu, berikan ke DPRD DKI untuk dipilih melalui sidang paripurna. Anies tak bisa atur-atur itu. Sudah lah, Anies jangan genit,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI ini menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, jelas-jelas menegaskan, memberikan kewenangan DPRD bisa mengangkat dan menghentikan kepala daerah. Artinya, penentuan kursi Wagub DKI pengganti Sandi tidak hanya ada pada Gerindra dan PKS.

“Kan harus kuorum. Kalau tidak kuroum dalam paripurna apakah jadi? Tidak. Nah, Anies lebih baik kerja saja. Jangan, kegenitan ikut campur internal partai,” tutur dia.

Dalam PP yang sama, pasal 25 ayat (1 dan 2) berbunyi, Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wagub kepada Presiden melalui Menteri, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 2016, pasal 176 ayat (2) menyatakan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

“Anies tidak bisa menolak usulan partai. Ini domain partai yang diatur dalam UU. Anies jadi gubernur juga melalui partai. Tidak bangun tidar langsung jadi Gubernur DKI,” tegas Ongen.

Editor: Risman Septian

Previous articlePemilu 2019 Diserukan Harus Mencerahkan dan Damai
Next articleKader PKS Disebut Berpeluang Isi Kursi Wagub

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here