Sebut MK Goblok, OSO Disarankan Minta Maaf Secara Jantan

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK)

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut jika seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ‘Goblok’.

Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyarankan orang no satu di DPD segera meminta maaf. Pasalnya, sebagai kepala lembaga negara tidak seyogyanya orang seperti OSO berbicara dan mengumpat seperti itu.

“Atas ucapan yang menghina dan merendahkan wibawa MK tersebut maka Ketua DPD sebaiknya secara jantan (gentle) meminta maaf,” kata Bayu Dwi, Rabu (1/8/2018).

“Tradisi meminta maaf atas salah ucap ini akan memberi contoh baik bagi masyarakat. Permohonan maaf ini juga akan segera mengakhiri ketegangan hubungan antar lembaga negara akibat perkataan yang menghina tersebut,” sambung Bayu.

Bayu menyatakan surat somasi tidak dikenal dalam praktik hukum positif di Indonesia. Tapi hal itu dapat dipahami sebagai upaya MK dalam rangka menjaga kewibawaan lembaganya.

“Dalam design prinisp supremasi konstitusi yang dianut oleh Indonesia maka semua lembaga negara yang mendapatkan kewenangan dari konstitusi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu haruslah bekerjasama secara erat dalam mencapai tujuan bernegara, di mana kerjasama erat itu akan tercapai jika diawali dengan prinsip saling menghormati pelaksanaan tugas antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya,” papar Bayu.

Menurut Bayu, ucapan seorang pimpinan lembaga negara haruslah dihindarkan dari ucapan yang dapat menghina, merendahkan harkat, martabat dan kewibawaan lembaga negara yang lain. Ucapan yang sifatnya menghina antar lembaga negara akan berakibat terjadinya relasi buruk dalam hubungan antar lembaga negara.

“Yang pada akhirnya akan merugikan bangsa dan negara secara keseluruhan,” cetus Bayu.

Ucapan seorang pimpinan lembaga negara yang secara nyata dan terbuka mengandung muatan penghinaan terhadap lembaga negara lainnya jelas merupakan pelanggaran etik. Setiap ucapan pimpinan lembaga negara haruslah dijauhkan dari segara ucapan penghinaan, permusuhan dan merendahkan lembaga negara lainnya,

“Jika pimpinan lembaga negara saja sudah menunjukkan sikap tidak menghormati suatu lembaga negara maka bagaimana berharap rakyat akan menghormati lembaga negara negara dalam melaksanakan tugasnya,” beber Bayu.

Ekspresi Sesaat

Sementara itu, Wasekjen Partai Golkar M Sarmuji menduga pernyataan itu dilontarkan OSO kepada Hakim MK lantaran kaget dengan putusan tersebut.

“Saya bisa juga memahami jika ada pengurus parpol yang berada di persimpangan jalan, harus memilih sebagai pengurus parpol atau menjadi calon anggota DPD. Apa yang terjadi pada Pak OSO hanya ekspresi sesaat saja. Mungkin beliau kaget karena harus memilih salah satu di antara dua pilihan,” kata Sarmuji , Rabu (1/8/2018).

Kekagetan itu dinilai Sarmuji wajar. Sebab, kini OSO dihadapkan dua pilihan pasca MK memutuskan pengurus parpol tidak boleh maju nyaleg DPD.

“Tetapi saya meyakini orang yang masih punya pilihan jauh lebih beruntung dibanding tidak punya pilihan,” ujarnya.

Meski terkesan membela, Sarmuji mengatakan putusan MK merupakan hal yang wajib dihormati. Sebab, merupakan tugas MK untuk menguji suatu undang-undang agar senantiasa bersesuaian dengan UUD 1945.

“Kita musti menghargai kedudukan lembaga masing-masing dan kewenangannya. Adalah tugas MK untuk menguji undang-undang apakah berkesesuaian dengan undang-undang dasar atau tidak. Apalagi keputusan MK bersifat final dan mengikat,” sebut Sarmuji.

“Menurut saya keputusan MK justru meneguhkan kedudukan DPD sebagai wakil daerah yang mesti memayungi semua kekuatan politik,” imbuh dia.

Pernyataan OSO itu disampaikan dalam sebuah talkshow di televisi nasional. Ia mengomentari dan tidak sependapat dengan putusan MK yang melarang pengurus parpol jadi DPD. Namun komentar ‘goblok’ itu dinilai berlebihan. Pihak DPD langsung menyurati MK untuk menjawab keberatan tersebut.

“Prinsipnya, Pak Oesman Sapta sangat menghormati hukum, termasuk putusan tersebut. Pernyataan itu, tak bermaksud menghina atau merendahkan kehormatan dan kewibawaan MK, Hakim Konstitusi, maupun putusan-nya,” ujar Plt Sekjen DPD Ma’ruf Cahyono.

Diketahui, MK pun keberatan atas pernyataan OSO. Menurut MK, pernyataan itu merupakan bentuk penghinaan kepada MK dan para hakim konstitusi.

“Setelah mendengarkan rekaman program acara tersebut secara utuh, dan Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa perbuatan Pak Oesman Sapta Odang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan, merendahkan kehormatan, harkat, martabat, serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim Konstitusi,” tulis siaran pers MK, Selasa (31/7/2018).

Perkara ini bermula setelah MK memutus perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam amar putusannya, MK memutuskan pengurus parpol tidak boleh maju nyaleg DPD.

Menurut MK, putusan larangan pengurus parpol nyaleg DPD sudah sesuai dengan tugas MK dalam mengadili perkara uji materi. Selain itu, putusan tersebut tidak didasari pertimbangan politik.

“Dalam melaksanakan yurisdiksinya mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah Konstitusi senantiasa bersikap independen dan imparsial dengan tidak mendasarkan putusan-putusannya berdasarkan pertimbangan politik, melainkan selalu berdasarkan pada konstitusi dan hukum,” ucapnya.

Previous articleKKN Tematik Percepat Pengendalian Pencemaran Citarum
Next articleSusi: Laut RI Paling Menakutkan Bagi Pencuri Ikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here