Putusan MK soal Caleg dari Parpol Dinilai Bisa Kembalikan Marwah DPD

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, (Foto:Ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 128 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Titi, putusan itu akan mengembalikan marwah Dewan Perwakilan Daerah sebagai institusi perwakilan daerah, bukan perwakilan partai politik.

Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka pengurus partai politik (parpol) dilarang menjadi anggota DPD.

“Putusan MK ini sangat kami apresiasi karena akan menjadi pintu masuk memurnikan DPD sebagai institusi perwakilan daerah,” kata Titi, Selasa (24/7/2018).

“DPD bukan perwakilan politik, tetapi regional representation, mewakili kepentingan daerah daerah,” ucap Titi.

Ia mengungkapkan, selama ini hampir sebagian anggota DPD diisi oleh pengurus-pengurus parpol. Padahal, sejatinya anggota DPD tak patut terlibat dalam kepengurusan parpol.

Menurut Titi, putusan ini memenuhi harapan publik agar fungsi DPD sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah bisa dikembalikan ke jalur yang benar.

“Putusan MK ini mengembalikan nomenklatur DPD sesuai undang-undang dan diharapkan menjadi momentum kita kembali menegakkan DPD sesuai dengan kehendak UUD dan penyambung aspirasi masyarakat daerah,” kata dia.

Titi berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menindaklanjuti putusan MK ini guna memastikan pengurus parpol yang kembali mencalonkan diri jadi anggota DPD harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

“Karena itu KPU perlu segera mengambil langkah cepat dan responsif untuk memastikan semua calon anggota DPD yang merupakan pengurus parpol,” tuturnya.

Tindaklanjuti Putusan MK

Sementara itu, KPU RI akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya frasa ‘pekerjaan lain’.

“Kami akan melaksanakan putusan itu,” ujar Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

Sebelum MK menetapkan putusan, dia melihat, tidak ada larangan anggota DPD, mengundurkan diri dari jabatan di parpol. Namun, karena ada putusan itu, pihaknya akan melakukan peninjauan kembali.
Pihaknya juga akan terlebih dahulu mempelajari putusan.

“Kami lihat dulu. Sebab ini MK baru memutuskan dan kami belum dapat salinan putusan MK. Maka kita akan pelajari dulu. Akan teliti semua dan akan menjalankan putusan itu,” kata dia.

Apabila melihat putusan MK itu, kata dia, anggota parpol tidak diperkenankan menjadi anggota DPD. Jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD, harus mengundurkan diri dari jabatan di parpol.

“Secara teknis nanti dia harus lengkapi syarat itu (maksudnya yang mundur itu,-red)” tambahnya.

Previous articleKebudayaan Betawi Diharapkan Tak Terlupakan oleh Perkembangan Zaman Moderen
Next articleSering Delay, Manajemen Garuda Indonesia Diminta Berbenah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here