KLHK Nilai Pengelolaan Kelapa Sawit dan Hutan Tanam Industri Cukup Kondusif

Lahan Sawit ( Foto: Ist).

Jakarta, PONTAS.ID – KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menilai pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) cukup kondusif. Termasuk perencanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang berkontribusi mengamankan pencemaran udara jelang perhelatan Asian Games 2018.

“Kalau konsesi, HTI dan perkebunan kelapa sawit, sejauh saya record dan kita bina dalam pembahasanan gambut, mereka sudah bagus, planning-nya sudah ada. Sudah ratusan perusahaan perkebunan dan HTI yang menyiapkan rencana-rencana dengan baik,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar usai rapat koordinasi di Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (24/7).

Menurut Siti, semakin banyak perusahaan sektor perkebunan yang mematuhi regulasi terkait pengelolaan lahan gambut. Tercermin dari identifikasi terhadap 11-13 titik api (hotspot), hanya 1 hotspot yang berada di area konsesi menjadi lahan garapan perusahaan berbasis kelapa sawit. Kasus karhutla yang terjadi mayoritas menyasar area penggunaan lainnya.

“Dari 11-13 hotspot itu hanya 1 hotspot saja di area konsesi, lainnya kebanyakan di area penggunaan lain. Jadi kita sama-sama menjaga. Kita juga minta kepada swasta untuk ikut menjaga areal pada radius 4-5 kilometer (km). Itu juga membantu,” imbuhnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan pun terus berjalan untuk memberikan efek jera. Dia mencontohkan kasus karhutla terkait pembukaan lahan di Kalimantan Barat yang melibatkan perusahaan. Modusnya ialah menyuruh petani untuk membakar hutan.

“Kemarin sempat ada perusahaan di Kalimantan Barat yang ditangkap kepolisian. Ternyata petani (yang membakar hutan) disuruh perusahaan. Jadi oknum-oknum begitu tetap saja penegakan hukumnya kita jalankan,” pungkas Siti.

Di satu sisi, dia mengamini sulit untuk melarang petani rakyat pada khususnya, yang terbiasa membuka lahan dengan bakar. Maka dari itu, pemerintah gencar mendorong implementasi sistem pembukaan lahan tanpa bakar. Pemerintah tidak bisa tinggal diam, melainkan harus mendukung dengan memberikan bantuan eskavator dan peralatan lainnya.

“Masyarakat kan kita larang tidak boleh buka lahan dengan bakar. Berarti kita harus diberi jalan. Kementerian Pertanian sudah memberikan jalan, misalnya dengan bantuan eskavator,” tandasnya.

Editor: Idul HM

Previous articleMedia Nasional Diajak Beritakan Hal Positif Asian Games 2018
Next articleM. Iriawan: Jabar Cerminan Pilkada Damai Ditingkat Nasional dan Dunia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here