Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) meluncurkan Corporate Card atau BRI Card. BRI Card tersebut berfungsi sebagai pengganti uang persediaan (cadangan) bagi para Pejabat atau Pegawai di lingkungan Kementerian PANRB.
Contohnya, untuk membeli tiket saat ditugaskan melakukan perjalanan dinas, seorang pegawai harus mendahulukan duit pribadi (nombok) dan baru dapat dicairkan beberapa minggu kemudian.
“Dengan hadirnya Corporate Card ini, diharapkan persoalan itu bisa teratasi,” kata Menteri PANRB, Asman Abnur usai menyaksikan penandatangan kerjasama tersebut di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (22/5/2018).
Kartu tersebut, lanjut Asman akan dipegang oleh perwakilan di setiap unit kerja Kementerian PANRB yang telah ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji. “Saat ini ada 12 orang yang direkomendasikan sebagai pemegang Corporate Card,” imbuhnya.
Dengan ditandatanganinya kerjasama tersebut, Menteri Asman berharap kedua belah pihak bisa lebih bersinergi, serta mendapatkan banyak manfaat dan berkah. “Zaman telah berubah, paradigma dalam menyelesaikan berbagai persoalan masa kini harus mengedepankan kolaborasi,” ujarnya.
Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, dengan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI, Sis Apik Wijayanto.
Efektif dan Efisien
Sebagai informasi, Corporate Card merupakan salah satu jenis kartu kredit yang diterbitkan oleh BRI bekerja sama dengan Kementerian PANRB yang berfungsi mendukung pekerjaan yang dilaksanakan baik oleh para pejabat maupun pegawai.
Dengan adanya Corporate Card akan memberikan kemudahan satuan kerja di lingkungan Kementerian PANRB dalam hal belanja barang operasional, belanja barang nonoperasional, belanja barang persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan/atau belanja barang perjalanan dinas seperti pembelian tiket pesawat.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Asman juga mengingatkan, bahwa sasaran reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, kata Asman, salah satu kuncinya terletak pada SDM aparatur. “Pepatah mengatakan ‘The Man Behind The Gun’. Sebaik apapun senjata yang digunakan, pada akhirnya akan terpulang pada orang yang menggunakan senjata tersebut,” pungkasnya.
Editor: Hendrik JS
