Manokwari, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, pemerintah daerah masyarakat Papua Barat perlu untuk berkomitmen dalam pada beberapa hal terkait kemanan, destinasi dan aksesibilitas dalam pengembangan pariwisata di Papua Barat.
Fikri pun menyoroti aspek keamanan yang juga meliputi persoalan imigrasi. “Mesti tertib administrasi imigrasi, ada data dan pengawasan mengenai orang asing. Berbagai pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah harus melakukan koordinasi,”ujarnya kepada pontas.id, Rabu (2/5/2018).
Fikri juga memberi perhatian mengenai destinasi pariwisata setempat. Menurutnya, sebuah destinasi pariwisata perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai di tempat wisata tersebut.
“Tentunya kebersihan dan keramahan penduduk setempat juga hal yang esensial dalam mendukung sebuah destinasi pariwisata. Keramahan penduduk ini akan menambah kesan bagi para wisatawan yang datang,” lanjut Fikri.
Aspek aksesibilitas merupakan poin yang juga tidak lepas dari perhatian Fikri. Hal ini menurutnya termasuk persoalan ketersediaan transportasi, kondisi infrastruktur jalan, keberadaan bandara dan sebagainya yang memudahkan wisatawan menjangkau destinasi dengan mudah.
Hal lain yang juga menjadi sorotan Fikri ini adalah mengenai komitmen masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam mewujudkan wilayah tersebut sebagai daerah yang aman untuk dikunjungi.
Ia berharap komitmen yang kuat dari pemerintah maupun masyarakat akan mendorong peningkatan sektor pariwisata di Papua Barat dan dapat berkontribusi bagi peningkatan jumlah wisatawan seperti yang dicanangkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata RI menargetkan dapat memenuhi target 17 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2018 ini.
