DSH Prihatin Soal 38 Mantan DPRD Sumut Terkait Dugaan Suap

Djarot Saiful Hidayat Cagub Sumut Nomor 2

Medan, PONTAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) terkait kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Penetapan tersebut membuat Calon Gubenur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat mengaku prihatin.

Menurut Djarot, kasus suap yang melibatkan eksekutif dan leglislatif merupakan kasus klasik yang kerap terjadi. Terlebih, kata dia, terkait dengan pembahasan anggaran.

“Dalam pembahasan, kerap disebut dengan uang ketok. Itu artinya terjadi kolusi antara pemerintah dan anggota dewan. Kolusiya bisa dalam bentuk suap ataupun titipan yang biasa disebut dengan jaring asmara,” kata Djarot di kediamannya di Jalan Kartini No 6, Medan, Minggu (1/4/18).

Dia menilai, sudah saatnya pembenahan penganggaran dilakukan dengan membangun sistem yang transparan. “Kuncinya adalah dengan membangun sistem penganggaran yang transparan dengan menggunakan sistem e-budgeting, e-planning. Semuanya dengan menggunakan sistem elektronik,” ucapnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai, sistem eklektronik memiliki sejumlah kelebihan. Bahkan, Djarot menginginkan semua jenis penganggaran dan pelayanan berlangsung transparan.

“Dengan cara seperti itu, bisa melacak anggarannya untuk apa, mau ke mana, siapa yang mengusulkan. Dengan begitu anggaran diselamatkan dan tidak dijadikan bancakan antara eksekutif dan legleslatif. Karena kami ingin membangun semua menjadi transparan,” ujar Djarot.

Djarot juga mengungkapkan, sistem elektronik berlangsung baik dan cenderung berhasil di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. “Sejak zaman Pak Jokowi, Pak Basuki, dan saya itu juga seperti itu (transparan). Saya bangga karena ikut ambil bagian dalam sistem yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah pusat. Yang mana program itu mengambil apa yang kita lakukan di Jakarta,” ungkapnya.

Dia pun berharap jika berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut dapat mengadopsi sistem berbasis elektronik. Menurutnya, pemerintah provinsi (pemprov) harus menjadi motor dan contoh sehingga diterapkan pula oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Ke depan Pemprov Sumut harus seperti itu. Kalau ini dilakukan, insya Allah pembangunan di Sumatera Utara akan semakin cepat,” ucapnya.

Previous articleDSH Minta Kader PDI-P Kota Sibolga untuk Bantu Tim Pemenangan
Next articleAjang PRIA 2018, Kementerian PUPR Raih Tiga Penghargaan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here