APLSI Siap Bantu Pemerintah Realisasikan Program 35 Ribu MW

Ilustrasi Menara Listrik (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berkomitmen membantu Pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan program 35ribu Megawatt (MW).

Meski demikian, realisasi program strategis Presiden tersebut terhambat oleh sejumlah regulasi. Sebab itu, APLSI berencana akan merekomendasikan sejumlah regulasi yang layak dipangkas oleh pemerintah.

“Dalam waktu dekat kita berencana bertemu dan berdialog dengan pemerintah (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral/ESDM). Kita akan ajukan beberapa regulasi yang secara faktual dilapangan sangat mengganggu percepatan realisasi fasttrack 35ribu MW,” ujar Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang dalam keterangan pers, Jumat (23/3/2018).

Arthur mengatakan, ketiga regulasi tersebut yakni pertama, Permen (Peraturan Menteri) No.10 Tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik (PJBL) yang kemudian diubah dengan Permen Np.49 Tahun 2017.

“Kedua, Permen Nomor 48 Tahun 2017 tentang pengawasan pengusahaan sektor energi dan sumber daya mineral. Utamanya, pasal 11 ayat 1 sampai 3 terkait pengalihan saham sebelum commercial operation date. Dan Ketiga, Permen Nomor 50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik,” ujar Arthur.

Dia memaparkan, isi beberapa beleid tersebut beberapa pasal dan ayat direkomendasikan oleh APLSI untuk diubah guna mendorong minat swasta dalam membantu investasi di sektor ketenagalistrikan.

“Lebih detilnya, nanti kami sampaikan,” ucap dia.

Pada prinsipnya, menurut dia, perubahan ditiga beleid tersebut bertujuan agar iklim investasi swasta di ketenagalistrikan menggeliat, sehat, memunculkan persaingan, sehingga tercipta tarif listrik yang terjangkau bagi konsumen.

“Dengan ketatnya persaingan akan tercipta harga atau tarif dan layanan terbaik untuk konsumen,” ujar dia.

Rekomendasi ini ujar Arthur sejalan dengan program nawacita Presiden Jokowi-JK disektor ketenagalistrikan serta menyangkut kedaulatan energi nasional. “Program nawacita dibidang energi harus kita kawal dan melibatkan swasta nasional,” pungkas Arthur.

Arthur mengatakan payung hukum percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sangat tegas di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.4 Tahun 2016 dan kemudian disempurnakan ke dalam Perpres No 14 Tahun 2017. Kementerian ESDM kemudian berupaya menjalankan Perpres tersebut melalui sejumlah peraturan pelaksanaan. Namun, pihaknya menilai, sejumlah peraturan perlu diperbaiki atau diubah untuk mendorong iklim investasi sebagaimana diharapkan oleh Presiden.

Arthur menambahkan, proyek 35ribu MW memerlukan investasi yang sangat besar ke depan. Investasi besar tersebut tidak bisa dibebankan kepada keterbatasan keuangan PLN maupun negara. Sebab itu, peran swasta nasional perlu diperkuat. Sehingga perusahaan listrik negara dan pemerintah dapat melakukan efisiensi ditengah mengecilnya subsidi di sektor ketenagalistrikan serta membagi risiko investasi bersama swasta.

Arthur mengatakan, rekomendasinya sejalan dengan penyederhanakan 11 peraturan dan keputusan Menteri ESDM di bidang ketenagalistrikan belum lama ini. Namun, APLSI mengajukan sejumlah regulasi diatas agar diubah agar kondusif bagi investasi swasta nasional.

“Kita sambut baik. Ada niat baik pemerintah. Namun kita berharap agar regulasi-regulasi yang tidak pro terhadap investasi swasta nasional juga ikut diperbaiki,” ujar Arthur.

Previous articleCek Kondisi Sapi, Kementan Kirim Tim Sebelum Impor
Next articleMendag Siap Gelontorkan Berapapun Untuk Impor Daging Sapi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here