Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak pernah repot mengelola anggaran. Akibatnya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur di kementerian yang dinakhodai Budi Karya Sumadi ini masih minim.
“Terus terang saya anggap Kemenhub paling agak lambat mengundang dan mendorong peran dari swasta dalam berbagai macam hal,” kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Kemenhub kata Sri Mulyani, memiliki semacam konservatisme dalam melibatkan pihak swasta lantaran selama ini cenderung hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), “Kemenhub tak pernah repot, tinggal lobi paling kuat ke Kemenkeu. Dapat alokasi (Anggaran) di Bappenas dan menjaga di DPR supaya tidak dipotong atau bahkan minta DPR nambah anggaran,” kata dia.
Menurut Sri Mulyani, hal ini menjadi penyebab Kemenhub susah melakukan skema non-APBN serta Kemenhub cukup populer dengan reputasi ini. “APBN bisa menjadi suatu indikasi apakah kementerian mampu dan mau melakukan berbagai inovasi,” ucapnya.
Belum Mampu Kelola
Sri Mulyani juga menyoroti penyerapan anggaran Kemenhub yang tak pernah lebih dari 90 persen setiap tahunnya. Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari data pagu anggaran Kemenhub tahun 2010 sampai 2018. “Tahun 2010 Kemenhub anggarannya hanya Rp 17,8 triliun, 2018 ini Kemenhub mengelola Rp 48,2 triliun,” tuturnya.
Dipaparkan Sri Mulyani, pada 2015, anggaran Kemenhub naik dari Rp37 triliun menjadi Rp65 triliun, “Namun, Kemenhub hanya bisa membelanjakan Rp47 triliun. Itu pun saya akan tanya berapa yang betul-betul dibelanjakan,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, banyak kementerian yang kaget menerima anggaran tahun 2015. Sebab, saat itu Presiden Jokowi menginstruksikan untuk cepat membangun. “Namun mindset dan cara mengelola anggaran belum tentu mampu mengelola tambahan anggaran itu,” katanya.
Editor: Hendrik JS
