Ini Sebab Rumah DP Nol Rupiah Sulit Terwujud

Lokasi Rumah DP Nol Rupiah, Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan Pemprov DKI Jakarta terkait program rumah DP nol rupiah. Sebab, kebijakan yang didasari janji Anies-Sandi semasa kampanye itu berpotensi melanggar aturan.

Kata Prasetio, soal uang muka atau down payment (DP) sebesar satu persen serta bunga pinjaman sebesar lima persen yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah pusat. Sementara, konsumen hanya diwajibkan menyicil sebesar harga jual pokok sesuai jangka waktu kredit.

“Apalagi, bunga pinjaman tersebut akan ditanggung oleh APBD DKI Jakarta selama jangka waktu cicilan yang ditentukan, yaitu 10 tahun atau lebih,” kata Prasetio, Jumat (19/1/2018).

Salah satu aturan yang dilanggar, kata Prasetio, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 sebagai Perubahan Kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Gubernur mungkin perlu buka aturan lagi. Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya,” imbuh Prasetio.

Pasal 54A ayat (6) itu menyebut, penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

Selain itu, Prasetio mengatakan rumah DP Nol upiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kelas menengah. Sebab Anies mematok cicilan minimal Rp 1,5 juta hingga Rp 2,6 juta, dengan pendapatan minimal Rp4,5 juta.

“Sedangkan, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta adalah Rp3,6 juta. Sehingga harga yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” lanjutnya.

Program Sejuta Rumah
Prasetio juga mengatakan, skema pembiayaan rumah DP Nol Rupiah tidak serupa dengan program Sejuta Rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Program sejuta rumah milik Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi dengan bunga hingga 5,5 persen per tahun dengan jangka waktu sampai 20 tahun di mana bunga pinjaman ditanggung sendiri oleh konsumen.

Kemudian, harga jual rumah pada program tersebut berkisar dari Rp100 juta sampai Rp135 juta untuk rumah tapak.

Cicilan yang harus dilunasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni Rp 825 ribu hingga Rp 1,1 juta per bulan, “Dengan demikian, masyarakat berpendapatan Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan masih bisa mencicil rumah yang dipasarkan di program Sejuta Rumah,” tandasnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan skema cicilan Rumah DP Nol rupiah, akan dibuatkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diumumkan pada April 2018. “Betul, nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain akan dibuatkan di situ,” kata Anies.

Editor: Hendrik JS

Previous articleOSO Pertanyakan Penyelenggaraan Munaslub
Next articleJabodetabek Diprediksi Hujan disertai Petir dan Angin Kencang Hari Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here