Daeng Muhammad: Tak Penting KPK Datang ke Pansus Hak Angket

Daeng Muhammad Anggota Pansus Hak Angket, (Foto:Ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Daeng Muhammad, menilai sejak awal partainya tidak mempermasalahkan apakah pimpinan KPK mau menghadiri undangan Pansus atau tidak. Pasalnya, Pansus Angket KPK ini bertujuan bukan untuk melemahkan lembaga antirasuah ini, tetapi justru menguatkannya.

“PAN sikapnya jelas sejak awal, tidak penting KPK datang atau tidak,” kata Daeng Muhammad selaku Anggota Panitia Khusus Hak angket, Jakarta, Kamis, (11/1/18).

Menurut Daeng, sebenarnya Pansus KPK tidak perlu diributkan. Bahkan sampai meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memanggil paksa pimpinan KPK. Padahal hal itu tidak perlu dilakukan apabila pimpinan KPK dan Pansus hak angket KPK mematuhi aturan dengan menyampaikannya ke publik terkait kinerjanya. ‎”Pansus tidak perlu ribut, sampaikan ke Publik,” ujarnya.

Alasan pimpinan KPK enggan menghadiri undangan rapat Pansus KPK karena legalitas Pansus DPR sedang di uji materi atau judical review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal yang di JR yakni Pasal 79 Ayat (3) dalam UU MD3 menyatakan “hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian”

Hingga kini MK belum memutuskan JR tersebut yang diajukan oleh pegawai KPK dan para aktivis pegiat anti korupsi pada Juli lalu. MK juga sudah menolak agar dikeluarkannya putusan sela atau provisi uji materi hak angket KPK ini agar dihentikan sementara yang diajukan oleh pemohon pada September lalu. Adapun putusan provisi sebelumnya diminta oleh pemohon dengan nomor 36/PUU-XV/2017, nomor 40/PUU-XV/2017, dan nomor 47/PUU-XV/2017.

Sebelumnya, perwakilan pemohon uji materi dengan nomor 47/PUU-XV/2017, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menyampaikan, putusan provisi dinilai perlu segera diterbitkan MK agar proses angket oleh Pansus Angket DPR terhadap KPK berhenti untuk sementara, selama uji materi masih berlangsung di MK. Sebab, akan menjadi sia-sia permohonan uji materi yang diajukan jika putusan final dikeluarkan setelah rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR terlebih dahulu diterbitkan.

‎”Prinsipnya, kalau KPK tidak mau datang cepat ambil kesimpulan dan ditanggungjawabkan ke publik. KPK bekerja harus sesuai norma hukum,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sejak April 2017 lalu, pelaku kasus ini belum ditemukan. Polda Metro Jaya sudah menyebar 4 sketsa wajah pelaku dan juga sudah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencocokan sketsa wajah dengan data kependudukan atau e-KTP.

Menurut Daeng, sejak awal penegak hukum itu tidak boleh diserang. Pasalnya, sudah menjadi tugasnya menyelidiki suatu kasus. Sebab itu, Daeng menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini. ‎”Kepolisian tangani kasus ini, bisa tangani. Saya percayakan saja,” kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here