Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta kepada Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Muhammad Lutfi, agar surveyor dari bijih nikel hanya dilakukan oleh surveyor yang terdaftar di Kemendag.
“Pak Mendag dan Pak Kepala BKMP yang saya hormati. Ini concern saya sejak lama. Kita berbicara soal mobil listrik, soal baterai, lalu kita juga sudah mendengarkan presentasi dari Pak Bahlil, pak Erick Thohir, lalu beberapa saat kita saat yang lalu kita sudah ke Korea dan Jepang. Insyaallah kita bangun pabrik baterai dari konsorsium BUMN, saya rasa itu kita dukung karena itu bagus. Ini luar biasa,” kata Andre, dalam rapat dengar pendapat dengan Mendag dan Kepala BKPM, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (4/2/2021).
Lebih lanjut, Andre mengatakan, ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter.
“Untuk Pak Mendag, bagaimana pengusaha, Pak Bahlil (Kepala BKPM) tahu persis ini, pengusaha nikel lokal kita untuk menjual nikel ke Morowali, ke Smelter Tiongkok itu. Surveyor-surveyornya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah, seperti Sucofndo, Surveyor Indonesia,” tutur Andre.
“Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek,” tandas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre beranggapan, hal tersebut menjadi kerugian bagi pengusaha nasional Indonesia. Andre pun meminta agar Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.
“Sehingga yang rugi adalah pengusaha nasional kita. Ini penting lho pak. Yang berkuasa ini surveyor kita, pemerintah kita atau surveyor Tiongkok itu. Minta tolong ini direalisasikan. Pasti di rapat pekan depan saya akan tanya, Pak Mendag mau beresin ini atau tidak,” imbuh Andre.
“Sekarang kasihan pengusaha nikel kita. Temen-temen Pak Bahlil semua itu pengusaha nikel,” sambungnya.
Hal kedua, sambung Andre, pemerintah juga harus menjaga marwah berkaitan dengan harga patokan mineral (HPM) yang sudah ditetapkan. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini meminta agar HPM jangan asal sebatas angka patokan, tapi direalisasikan.
“Pemerintah sudah menetapkan harga patokan mineral, HPM. Tapi sekali lagi HPM ini di atas kertas doang. Pemerintah kita nggak punya wibawa untuk menerapkan harga HPM. Kasihan temen-temen Pak Bahlil juga mereka tidak bisa mendapatkan harga yang layak. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan menteri di ESDM, harapan kami tentu Pak Mendag bisa membuat tata niaganya, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri,” kata Andre.
“Makanya saya sudah bilang ke Pak Erick (Menteri BUMN), tolong BUMN kita segera bikin smelter yang besar, sehingga pengusaha nikel kita bisa jual ke smelter BUMN kita dengan harga yang layak. Jangan sampai investor asing ini mengeruk sumber daya alam kita,” pungkas Andre.
Penulis: Riana
Editor: Luki Herdian
