Jakarta, PONTAS.ID – Tensi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China kembali meningkat. Terakhir, Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menaikkan tarif impor produk China jika Presiden Xi Jinping tak menemuinya di gelaran pertemuan kepala negara G20 di Jepang.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pun memaparkan dampak dari perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut terhadap Indonesia, yaitu aliran modal asing yang kian tertekan lantaran risiko berinvestasi yang meningkat.
“Dengan adanya eskalasi perang dagang itu memang risiko berinvesatsi di negara berkembang termasuk Indonesia jadi meningkat,” ujar Perry, Selasa (11/6/2019).
Perry mengatakan, berbeda dengan akhir kuartal 2018 ketika Indonesia mendapatkan aliran modal asing yang cukup deras, pada kuartal I-2019 ini terjadi penurunan arus investasi atau protofolio asing.
Pada kuartal IV tahun lalu, investasi portofolio yang masuk ke Indonesia mencapai 10,5 miliar dollar AS, sementara kuartal I 2019 ini hanya sebesar 5,4 miliar dollar AS.
“Terutama memang karena itu tadi, ketidakpastian dampak dari perang dagang,” ujar Perry.
Namun dirinya meyakini Indonesia masih memiliki peluang yang besar untuk menarik investasi asing di dalam negeri. Sebab, dalam dua tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diprediksi bakal tertekan dan bank sentral setempat yang sempat agresif menaikkan suku bunga satu tahun terakhir, tidak akan lagi menaikkan suku bunganya.
“Dengan demikian memang ini menjadi peluang daya tarik investasi protofolio ke negara berkembang termasuk indonesia. Tentu saja sepanjang imbal hasil menrik dan premi risiko terjaga,” jelas dia.
Mendekati Kenyataan
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa risiko dari tekanan ekonomi dunia semakin mendekati kenyataan. Hal itu menyusul belum adanya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina untuk menyudahi perang dagang.
Selama acara pertemuan menteri keuangan negara-negara G20 di Fukuoka, Jepang beberapa hari kemarin. Sri Mulyani bercerita, bahwa kondisi perang dagang AS dengan Cina masih jauh dari titik temu.
“Bahwa posisi belum berubah dalam artian bahwa ketegangan dari perdagangan internasional itu dari sisi retorika maupun action-nya masih sama. Bahkan kita melihat ada kecenderungan lebih menguat,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
Belum adanya titik temu, kata Sri Mulyani juga lantaran Cina menginginkan penyelesaian masalah perdagangan dengan multilateral namun AS menginginkan secara bilateral.
Lalu, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pertemuan serta pertukaran kebijakan antara kedua negara pun masih jauh terlaksana.
“RRT menganggap mereka telah melakukan apa yang diminta selama ini namun dari AS anggap belum cukup sehingga kita melihat memang lebih dalam keseluruhan pembahasan G20 ini risiko global, downside risk terealisir,” ujar dia.
Kendati demikian, wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut organisasi internasional seperti IMF, OECD, hingga World Bank (WB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Hal itu dampak dari perang dagang.
“Makanya kemudian IMF, OECD, WB seluruhnya mengatakan dengan adanya risiko downside risk yang terealisir ini proyeksi output tahun ini menurun,” jelas dia.
Jaga Stabilitas Keamanan
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, menilai Pemerintah dan DPR perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati periode ketidakpastian global yang tereskalasi akibat potensi rusaknya sistem dan mekanisme perdagangan dunia, ekses dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina.
“Untuk itu, TNI dan Polri harus memastikan terjaganya stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum,” tegas Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam siaran pers yang diterima koranindonesia.id di Jakarta, Senin (10/6/2019).
Bamsoet menegaskan, insiatif baru atau kebijakan antisipatif diperlukan agar ekses perang dagang itu tidak menimbulkan kerusakan serius di dalam negeri.
Karena itu, pemerintah dan DPR tidak boleh pasif. Sebab, bisa dipastikan bahwa kinerja ekspor akan melemah, sehingga defisit neraca perdagangan bisa berkepanjangan.
Laju ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) dan karet, tidak akan mulus lagi.
Pada saat yang sama, ada potensi pasar Indonesia yang besar akan dibanjiri produk impor. Salah satunya adalah produk baja dari Cina.
“Dampak ikutan lainnya adalah meningkatnya permintaan valuta asing akibat tingginya volume impor. Tingginya permintaan valuta asing berpotensi mendepresiasi rupiah,” paparnya.
Berbagai kemungkinan buruk itu harus diantisipasi. Pemerintah dan DPR harus bersiasat, agar ketidakpastian global itu tidak menimbulkan kerusakan serius. Untuk itu, negara harus kondusif.
“Apalagi, Indonesia memiliki modal dasar yang cukup mumpuni untuk menghadapi karut marut perdagangan global itu. Indonesia masih sangat potensial menarik investasi asing. Pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah juga dapat merangsang investor lokal untuk berbisnis,”.
Motor pertumbuhan lainnya adalah konsumsi masyarakat yang akan diupayakan tetap tinggi oleh pemerintah. Semua itu masih ditambah lagi dengan naiknya tingkat keyakinan komunitas pebisnis mancanegara, sebagaimana tercermin dari pernyataan tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Standard and Poor’s atau S&P Global Rating, Fitch Ratings dan Moody’s.
“Modal dasar itu bisa dieksploitasi untuk mempertebal daya tahan ekonomi nasional. Syarat utamanya adalah terjaganya stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum dan terjaganya stabilitas politik,” pungkasnya
Penulis: Luki Herdian
Editor: Risman Septian
