Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, melakukan evaluasi akhir kesiapan The 4th Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land- Based Activities (IGR-4) di Nusa dua Bali, 31 Oktober – 1 November 2018 mendatang.
Menteri Siti diampingi Direktur Kelautan dari United Nation Enviroment Programm (UNEP), Lisa Emelia Swenson, dan Coordinator Global Program of Action (GPA), Habib Al Hadr.
Hadir pula Dubes RI untuk Kenya, Uganda, Demokratik Kongo, sekaligus permanent representative untuk UN Environment dan UN Habitat Soehardjono Sastromihardjo.
IGR meeting ke-4 ini mengambil thema pollution in ocean and land connection.
Menurut Menteri LHK, polusi merupakan masalah yang sangat serius menyangkut polusi air dan udara. Polusi laut menjadi perhatian global terutama berkaitan dengan plastik.
“Indonesia menerima mandat pelaksanaan IGR meeting ini sejak 2017. Tetapi karena erupsi Gunung Agung, (pelaksanaan IGR) diundur menjadi 2018 saat ini. Event ini diselenggaralan oleh UNEP dan dilaksanakan oleh Indonesia sebagai tuan rumah,” katanya, Jumat (26/10).
Menurutnya, dari 108 negara anggota sudah terdaftar, 89 negara yang akan hadir dengan sebanyak LK 300-400 pejabat pemerintah di dunia yang akan hadir.
Materi yang akan dibahas meliputi hal pokok dan aksi program, yang meliputi kolaborasi untuk tindak lanjut resolus dan komitmen tindakan dari hasil UNEA-3; konfirmasi komitmen negara untuk semua konvensi dan rencana aksi secara regional; penyelerasan target regional dannasional terkait pencemaran lait dikaitkan dengan agenda SDGs 2030 termasuk target sukarela bebas pencemaran; serta opsi-opsi operasional.
“Bisa juga nanti akan berkembang pada ide-ode inisiatif berbagai negara. Juga akan dibahas agenda untuk 2018-2022,” ujarnya.
Untuk Indonesia, komitmen mengatasi pencemaran cukup jelas. Hanya saja dibutuhkan langkah nyata penanganannya.
“Kita memerlukan berbagai kondisi/circumstaces untuk mengatasinya dengan nyata dan cepat,” katanya.
Untuk penanganan sampah misalnya, Indonesia harus punya komitmen semakin kuat dengan keluarnya Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut pada tanggal 17 September lalu. Selain itu, Indonesia juga perlu melakukan inovasi dan persiapan-persiapan pengaturan Extended Producer Responsibilty (EPR), Bank Sampah, dan Bank Sampah online berbasis aplikasi smartphone dan sebagainya.
Siti menekankan kolaborasi Pemerintah, Pemda, pelaku bisnis dan masyarakat, serta para penggiat atau aktifis merupakan kunci sukses. Pemerintah akan terus mendorong dan fasilitasi. Kita selesaikan bersama.
“LIGR meeting ini penting untuk setting politik negara-negara dalam penguatan kebijakan dan strategi dalam perlindungan lingkungan termasuk laut dalam kapasitas SDM, dan untuk mencapai sasaran,” ungkapnya.
“Pertemuan ini juga penting untuk proses belajar dan tukar pengalaman dalam kerja sama, penguatan kebijakan dan sebagainya, penguatan inisiatif program/kegiatan secara nyata dan langkah-langkah aksi lapangannya. Kita berharap hasil yang baik dari IGR-4 ini,” pungkasnya.
Editor: Idul HM
