Jakarta, PONTAS.ID – Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ATR/BPN tidak terlibat dalam membantu peran mafia tanah yang merugikan masyarakat. Pasalnya selama ini pihaknya sangat konsen memerangi mafia tanah agar setiap orang memperoleh kepastian hukum hak atas tanah.
Hal itu diungkapkannya saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah baik melalui pertemuan daring serta tatap muka di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (17/05/2021).
“Jangan pernah kita menjadi bagian dari mafia tanah, jika ada yang dalam bagian tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Menurutnya, Presiden telah menghargai kerja keras Kementerian ATR/BPN selama ini, dengan tercapainya target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meskipun di tengah pandemi Covid-19.
“Mari jadikan Kementerian ATR/BPN ini menjadi instansi yang makin hari makin baik, terima kasih kepada seluruh insan ATR/BPN yang telah bekerja dengan baik,” tandasnya
Senada, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan jika seluruh ASN Kementerian ATR/BPN diharapkan menjadi penjaga gawang dalam aspek pertanahan dan tata ruang yang juga harus dijaga dengan baik.
“Terima kasih atas kontribusi dan kerja keras seluruh ASN Kementerian ATR/BPN yang telah terlibat dalam menyelesaikan peraturan turunan UUCK,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Rakor Pusat dan Daerah Kementerian ATR/BPN ini dilaksanakan melalui pertemuan daring yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, serta secara tatap muka yang diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat yang tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan.
Penulis: Rahmat Mauliady
Editor: Pahala Simanjuntak
