Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah bakal meminta orang mampu di Indonesia untuk ikhlas dan legawa tak membeli BBM subsidi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo sepakat dengan Pemerintah soal pemberiaan BBM tak diperuntukkan bagi yang mampu. Sebab, jika orang yang mampu tetap membeli BBM subsidi hal ini dapat menyebabkan penggunaan BBM tidak efisien dan penyalahgunaan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi yang benar-benar membutuhkannya.
Selain itu, menurut politikus partai Demokrat hal ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi karena subsidi menjadi tidak tepat sasaran. agar subsidi tersebut bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Saya sepakat dengan kebijakan bahwa masyarakat Indonesia yang kalangan atas atau mampu tidak menggunakan BBM Bersubsidi, karena bukan peruntukanya. Pemberian subsidi BBM bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan agar tetap dapat mengakses bahan bakar dengan harga terjangkau,” kata Sartono, Rabu (7/8/2024).
Oleh karena itu, tentunya Sartono menegaskan akan tetap mensupport untuk subsidi pro rakyat yang berhak membutuhkan.
“Karena memang sudah kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas legislator dapil Jatim VII ini.
Sementara itu, Ekonom dari Universitas Atma Jaya Rosdiana Sijabat menilai, jika memang ingin membatasi pembelian BBM bersubisid agar tidka konsumsi oleh masyarakat yang mampu. Maka, Pemerintah harus bisa memberikan pengawasan yang ketat.
“Karena pada dasarnya manusia itu punya moral hazard yang sederhananya adalah kalau tidak ada aturan atau pengawasan yang membuat seseorang tidak bertindak untuk menguntungkan diri sendiri, maka mereka akan bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri,” ujar Rosdiana Sijabat.
Ia pun mengapresiasi Pemerintah yang masih tetap mengalokasikan dana besar dari APBN untuk BBM bersubsidi. Namun demikian, tugas Pemerintah harus tetap menyiapkan tata kelola agar dana subsidi itu tetap sasaran dengan memberikan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi memakai BBM bersubsidi.
“Karena itu, marilah alokasi BBM untuk yang tidak produktif dikelola dengan baik,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin enggan menyebutnya dengan istilah pembatasan. Ia menegaskan BBM subsidi tetap diberikan bagi mereka yang berhak.
Namun, ada pihak-pihak yang selama ini mengonsumsi BBM subsidi. Ia menegaskan filosofi pemberian subsidi seharusnya untuk menjaga daya beli kalangan rentan yang tidak mampu.
“Itu (orang mampu masih menggunakan BBM subsidi) terus terang mengusik rasa keadilan,” tegas Rachmat.
“Ada golongan-golongan yang harusnya sudah bisa kita minta keikhlasan mereka, legawa, untuk janganlah pakai BBM subsidi. Di situlah mungkin yang akan tidak lagi bolehlah untuk beli itu (BBM subsidi),” imbuhnya.
Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu menegaskan uang pemerintah dari pajak rakyat dipakai untuk mensubsidi BBM. Sayang, masih ada kebocoran di sana-sini.
Ia menekankan pemerintahan Presiden Joko Widodo ingin penyaluran BBM tepat sasaran, termasuk meningkatkan kualitas bahan bakar. Harapannya, ini bisa menjadi legacy untuk pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
“Kalu pakai uang pemerintah, apakah pantas yang tadi yang mewah-mewah (kendaraan mewah orang kaya) masih tetap dapat berkali lipat dari teman-teman yang membutuhkan? Kami masih godok terus, tapi filosofi clear-nya dari pemerintah, teman-teman yang membutuhkan itu akan kita jaga,” janji Rachmat.
“Kita gak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, jadi harganya sama. Yang kita inginkan adalah kualitasnya secara bertahap naik,” tegasnya.
Ia lantas merinci kelompok mana saja yang kemungkinan tetap berhak membeli BBM subsidi. Ada nelayan; pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM); angkutan umum, taksi, pengguna sepeda motor; hingga ojek online (ojol).
