Jakarta, PONTAS.ID – Sejumlah akademisi dan guru besar dari sejumlah universitas yang menyampaikan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi mengenai perkembangan politik nasional jelang Pemilu 2024 dianggap merupakan bentuk perhatian guna menyikapi perkembangan demokrasi di Indonesia.
“Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi demokrasi harus memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kritikan yang disuarakan oleh akademisi dan guru besar perguruan tinggi di Indonesia,” kata Anggota DPR RI Guspardi Gaus, Kamis (8/2/2024).
Politikus PAN ini berpandangan, saran maupun kritik yang disampaikan oleh para akademisi ini merupakan konsekuensi negara demokrasi. “Tentu kritik dan saran yang telah disampaikan bisa menjadi bahan intropeksi dan masukan bagi pemerintah,” ujar Legislator Sumatera Barat II ini.
Anggota Baleg DPR ini menegaskan sebagai negara yang demokratis, Jokowi sebagai kepala negara memberikan ruang yang cukup terbuka buat siapa saja menyampaikan pendapatnya termasuk juga apa yang disuarakan oleh elemen masyarakat, dan teranyar oleh para guru besar dan akademisi.
Oleh karena itu, Guspardi mengharapkan saran ataupun kritik yang disampaikan para guru besar dan akademisi dari perguruan tinggi harusnya bisa menjadi bahan masukan untuk pemerintah guna meningkatkan kualitas demokrasi.
“Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi penyampaian aspirasi, saran dan kritik merupakan konsekwensi yang harus dihormati bersama,” tegas anggota Komisi II DPR ini.
Diberitakan sebelumnya, Civitas Akademika dari berbagai Perguruan Tinggi seperti Universitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi menyikapi kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini. UII menilai bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Di sisi lain, Civitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
