Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tanah air.
“Peluang pemerataan kesejahteraan masyarakat sangat terbuka melalui berbagai langkah pengembangan sektor UMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan di sejumlah daerah,” kata Lestari di Jakarta, Selasa 20 Juni 2023.
Data BPS September 2022, angka kemiskinan di Indonesia tercatat 9,57%. Kemudian, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 1,74%. Di sisi lain, ada sejumlah anak bangsa yang masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia.
Menurut Lestari, fakta tersebut harus membuka mata semua pihak bahwa banyak potensi di negeri ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pekerjaan rumah (PR) harus segera diselesaikan, adalah bagaimana sumber-sumber kesejahteraan itu bisa merata, sehingga tidak ada lagi masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan,” tuturnya.
Sektor UMKM, legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, bisa dimanfaatkan menjadi ‘jembatan’ bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Saat ini pemerintah sedang berupaya mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital, sebagai bagian dari langkah pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Lestari yang juga Anggota Komisi X DPR ini.
Catatan Kantor Menko Perekonomian mengungkapkan, per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital. Pada 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan targetnya pada 2024 sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital.
Langkah pengembangan UMKM tersebut, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus ditujukan untuk sebesar-besarnya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga, tegas Rerie, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kebijakan dan masyarakat agar upaya pemerataan kesejahteraan rakyat yang merupakan amanat konstitusi itu dapat diwujudkan dengan segera.
Wujud Usaha Kerakyatan
Sementara itu, Anggota DPR RI, Syarief Hasan menilai peningkatan standar mutu UMKM melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian produk-produk UMKM harus terus didorong dan dikawal oleh semua pemangku kebijakan.
Hal ini sangatlah beralasan sebab UMKM adalah kelompok usaha mayoritas dan menyerap banyak tenaga kerja. Pemberdayaan UMKM akan sangat berdampak pada tersedianya lapangan kerja dan pemacu pertumbuhan ekonomi.
“Saya mendorong agar peningkatkan standar mutu dan standardisasi produk-produk UMKM harus terus digiatkan. Ini sangatlah penting agar daya saing UMKM meningkat sehingga dapat menembus pasar global. Apalagi dengan tren digitalisasi sekarang ini, peluang produk UMKM untuk diekspor menjadi sangat memungkinkan. Kuncinya adalah peningkatan kualitas produk,” ujarnya.
Syarief Hasan menyandang gelar Profesor di Bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini menilai peran Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dalam pembinaan dan koordinasi standardisasi dan penilaian kesesuaian produk harus terus didukung.
UMKM adalah wujud usaha kerakyatan yang mencerminkan semangat kegotongroyongan. Dalam banyak momentum dramatis dinamika perekonomian, UMKM terus bertahan, meski kondisi ekonomi bangsa terpuruk.
“Oleh karenanya, harus ada upaya afirmasi dari pemerintah untuk mengembangkan UMKM, termasuk dalam hal ini standardisasi dan peningkatan standar mutu produk. Jika UMKM berdaya, rakyat ikut sejahtera, ekonomi juga tumbuh,” terang politikus Partai Demokrat ini.
“Ini adalah konsekuensi logis dari peran krusial UMKM dalam perekonomian nasional. Dengan jaminan mutu produk UMKM yang kian meningkat, maka UMKM Indonesia akan mampu bersaing, tidak saja domestik, namun juga mengglobal,” sambung Syarief Hasan yang juga Anggota Komisi I DPR ini.
Menurut Syarief, di tengah gempuran berbagai produk impor yang menjamur di berbagai pusat perbelanjaan maupun platform digital, atensi peningkatan kualitas UMKM diarusutamakan.
“Saya kira disinilah pentingnya lembaga standardisasi. Jika kita mau UMKM kita terus naik kelas, maka standardisasi produk adalah kuncinya. Saya mendukung agar kapasitas kelembagaan BSN diperkuat, dukungan manajemen, dan anggarannya harus kompatibel dengan pengarusutamaan UMKM dalam perekonomian nasional,” tutup Syarief yang juga pernah menjabat Menkop dan UMKM ini.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
