Jakarta, PONTAS.id – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja dari pendamping desa yang dibentuk oleh Kementerian Desa.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil ketua umum APDESI, Sunan Bukhari kepada PONTAS.id usai acara Simposium Desa 2023 yang digelar di Grand Paragon Hotel, taman sari Jakarta Barat, Minggu (19/02/2023) dengan mengusung tema Urgensi Revisi UU NO 6 Tahun 2014.
“Kalau kita mengikuti program Nawacita, pendamping desa seharusnya berasal dari desa itu sendiri. Banyak anak-anak kita yang berpendidikan, kan lebih bagus kalau mereka itu direkomendasi menjadi pendamping desa,” ungkapnya
Bukan tak beralasan, pendamping desa dianggap pemborosan uang negara lantaran tidak efektif dan efisien keberadaannya dalam mendukung pembangunan Desa.
Dalam kesempatan ini, sebagai penyemangat perjuangan, APDESI bersama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) menyetujui dan Menyepakati 5 Aspirasi Peserta dari Seluruh Indonesia. Di antaranya:
1. Mendukung dan Menyepakati sepenuhnya 10% Belanja Negara melalui APBN setiap tahun dipergunakan untuk Dana Alokasi Desa atau pembangunan Masyarakat Desa. dan dilaksanakan pada tahun 2024.
2. Meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan Revisi UU no 6 Tentang DESA pada tahun 2023.
3. Meminta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pilkades serentak tahun 2023 dan meminta Bupati / walikota agar melakukan Proses pilkades serentak guna menghindari politisasi desa menjelang 2024.
4. Meminta kepada Presiden Untuk mengevaluasi kinerja dari pendamping desa yang dibentuk oleh kementerian desa karena dianggap pemborosan uang negara dan tidak efektif dan efisian keberadaannya dalam mendukung pembangunan Desa
5, Bersepakat Melakukan AKSI DESA BERSATU sebanyak 100.000 Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023.
Terpisah, salah satu perwakilan Kepala Desa dari wilayah Aceh, Wilda Mukhlis berharap pemerintah mendengar dan merealisasikan aspirasi yang disampaikan melalui wadah APDESI tersebut.
“Tentu kami berharap pemerintah segera merealisasikan aspirasi dan poin-point yang sudah kami sampaikan,” ujar Geucik dari Desa Ie Bintah, Aceh Tamiang itu.
Wilda yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah APDESI Provinsi Aceh juga tak segan untuk mengajak rekan-rekan se-profesinya untuk turun ke jalan apabila aspirasi yang disampaikan diabaikan oleh pemerintah pusat.
“Bukan hanya dari Aceh saja, namun Kepala Desa dari seluruh wilayah di Indonesia pasti akan melakukan hal yang sama,” pungkasnya
Penulis: Rahmat Mauliady
Editor:Fajar Virgiawan Cahya
