Korupsi IPAL Dinkes Deli Serdang, Hakim Untungkan Terdakwa

Kedua terdakwa kasus IPAL di Dinkes Deli Serdang ketika mengikuti sidang secara virtual di PN Tipikor Medan, Kamis (2/2/2023) //Foto: Istimewa

Deli Serdang, PONTAS.ID – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan putusan 12 bulan penjara terhadap terdakwa Dedi Chandra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Deli Serdang.

Putusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar secara daring (dalam jaringan) atau virtual dipimpin Ketua Majelis Hakim, Sulhanuddin, di Medan, Kamis (2/2/2023).

Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan sebelumnya, menuntut terdakwa dipidana penjara 6,5 tahun.

Sementara dalam kasus yang sama dengan persidangan perkara terpisah, terdakwa Rico Putra Charles Pakpahan, selaku Wakil Direktur (Wadir) CV Kinanti Jaya (KJ), Hakim memutus hukuman dua tahun penjara.

Perkara korupsi terkait pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Deli Serdang di Puskesmas Galang dan Patumbak Tahun Anggaran (TA) 2020 tidak sesuai isi kontrak, tidak bisa dikategorikan sebagai total loss.

Pertimbangan Majelis Hakim, pembelian barang dengan harga satuan ke PT Surya Utama untuk kedua Puskesmas adalah sama. Bedanya, IPAL yang terpasang di Puskesmas Patumbak selama setahun sudah terpasang yang kemudian macet akibat adanya kerusakan sehingga tidak berfungsi.

Sedangkan pemasangan IPAL di Puskesmas Galang , fakta terungkap di persidangan, panel kontrol maupun komponen ada mengalami kerusakan sehingga mesin penghisap air tidak berfungsi.

“Komponen lainnya telah terpasang dan tidak dikategorikan sebagai pekerjaan mangkrak, dan dapat difungsikan kembali,” kata Hakim, Ibnu Khalik.

Dengan demikian, dalam perkara ini, kerugian keuangan negara menurut Majelis Hakim sebesar Rp42 juta, “Jaksa Pengacara Negara (JPN) bisa mengakukan gugatan sebesar Rp39 juta kepada ahli waris almarhum,” kata anggota Majelis Hakim.

Menanggapi putusan ini, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Deli Serdang, Eduard Sibagariang mengakui putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutuan JPU.

“Tuntutan JPU terdakwa dihukum 60 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsidair 4 bulan kurungan,” ungkap Eduard Sibagariang melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Jumat (3/2/2023).

Fakta persidangan, kata Eduard, kedua terdakwa diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Kedua terdakwa kata dia juga dituntut masing-masing pidana denda Rp50 juta subsidair penjara selama satu bulan.

“Turut serta menyalah gunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” terang Eduard.

Atas putusan Majelis Hakim Tipikor, Agusta Kanis selaku JPU di persidangan, menyatakan, pikir-pikir dengan putusan yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa, “Karena kami akan melaporkan putusan tersebut kepada pimpinan secara berjenjang,” kata Agusta.

Penulis: Andy Ebiet
Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleJoget Dangdut di Tengah Harga Beras Naik, Komisi IV: Mentan Nggak Ada ‘Sense of Crisis’
Next articleLestarikan Alam, Pemkab Tapsel Gandeng Yayasan Konservasi Cakrawala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here