Pemerintah Jangan Sampai Kalah dengan Mafia Migor dan Pangan

Ibnu Multazam bersama Nevi Zuarina dan Sarwi Edhy dalam diskusi Dialektika Demokrasi
Ibnu Multazam bersama Nevi Zuarina dan Sarwi Edhy dalam diskusi Dialektika Demokrasi

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VI, Nevi Zuarina mengatakan, pemerintah perlu memiliki road map pengendalian harga, ketersediaan bahan pokok, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

“Kami juga minta pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia minyak goreng dan mafia pangan lainnya, ini jadi pelajaran tersendiri mafia minyak goreng harus di tindak tegas pedagang yang nakal dan penimbun yang memainkan harga,” imbuh Nevi dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Ramadan 2022 dan Kesiapan Bahan Pokok di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Menurut Nevi Zuarina, gejolak harga menjelang Ramadan merupakan persoalan berulang setiap tahunnya, sehingga harusnya bisa diantisipasi sejak dini. Bahkan fraksinya meminta enam bulan sebelum bulan Ramadhan itu pemerintah sudah siap.

“Jangan sampai naik harga, jangan sampai kejadian sama seperti minyak goreng, jangan sampai barang langka,” ujar legsilator PKS ini.

Jadi sambung Nevi, dalam enam bulan ini stok pangan sudah selesai, tetapi hal ini tak selesai.

“Ini lah sebagai bentuk ketidakberdayaan pemerintah. Beberapa tahun sebelumnya kalau kita amati, kenaikan bahan pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri ada 3 fase,” pungkasnya.

Awasi untuk Buktinya

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Ibnu Multazam menyatakan pihaknya akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memantau kondisi komoditas pangan Indonesia jelang Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan Kunjungan itu dilakukan pada minggu ini.

“Kita kunjungan Kamis ini, di wilayah Jawa. Pasar di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Ibnu Multazam.

Lebih jauh, politikus PKB ini menegaskan kunjungan akan dilakukan dalam rangka membuktikan soal amannya ketersediaan pangan saat Ramadan dan Lebaran seperti yang diklaim Pemerintah.

“Kita DPR bertugas sebagai pengawas. Jadi kita akan awasi apakah klaim pemerintah itu terbukti atau tidak,” tegas Ibnu.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

 

Previous articleMK Anulir Keputusan DKPP Final dan Mengikat, DPR: Agar Keputusan DKPP Bisa Dikoreksi
Next articleDiresmikan Bupati, Rumah Kemasan Bikin Kagum Ketua Persit Kodim Tanah Bumbu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here