DPR Sahkan UU IKN, Pemerintah Kebut Pembangunan Kawasan Nusantara

Jakarta, PONTAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang. Hal itu diputuskan saat menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

“Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU IKN akan disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani yang disambut kata setuju oleh para anggota dewan yang hadir.

Dengan disetujuinya RUU menjadi Undang-Undang, maka secara otomatis pemindahan IKN dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur segera terwujud.

Pada kesempatan ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa mengungkapkan bahwa pemindahan IKN salah satunya untuk mewujudkan visi Indonesia pada 2045 yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

“Ibukota negara baru akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan akan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik seluruh kawasan timur Indonesia dan akhirnya di seluruh Indonesia,” ujarnya

Menurutnya, pembangunan IKN akan menempatkan Indonesia dalam jalur yang lebih strategis untuk perdagangan dunia, aliran investasi dan inovasi teknologi. Selain itu, ibukota negara baru juga akan menjadi kota percontohan pengembangan yang berkelanjutan yang didorong oleh teknologi terkini.

“IKN baru akan menjadi simbol identitas nasional melalui kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, kesatuan dan kebesaran suatu bangsa,” tukasnya

Penulis: Yos Casa Nova F
Editor: Rahmat Mauliady

 

Previous articleDPD Apresiasi MK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi 0 Persen
Next articleKolaborasi Baik dari Semua Pihak Diperlukan untuk Mempercepat Hadirnya UU TPKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here