JAKARTA, PONTAS.ID – Program Kampus Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin oleh Nadiem Anwar Makarim berfokus menyalurkan mahasiswa magang di dunia usaha dan industri.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti berharap Kemendikbudristek dapat menambah fokus program pada bidang birokrasi dan politik.
Hal tersebut diungkapkan Agustina usai pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan jajaran sivitas akademika Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, stakeholder bidang pendidikan, serta turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Paristiyanti Nurwardani di Gedung Rektorat UNDIP, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/6/2021).
“Kita menginisiasi agar dalam Program Kampus Merdeka magang mahasiswa tidak hanya berorientasi pada dunia usaha dan industri tapi juga merambah ke dunia politik dan birokrasi yang tak kalah menariknya,” terang Agustina.
Agustina mencontohkan, untuk bisa menjadi anggota legislatif, mahasiswa harus melihat langsung di DPR/MPR bagaimana sebenarnya politisi itu bekerja. Apakah persepsi yang beredar di media sosial itu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Hal ini akan mengubah mindset mereka ketika bisa melihat langsung prakteknya di dunia nyata,” tegas Agustina.
Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, agar pola magang mahasiswa dengan konsep Kampus Merdeka ini tidak lagi semata-mata mereka belajar birokrasi mendasar seperti hanya mengantar surat, tapi didorong melatih mental keberanian mereka misalnya dengan mewawancarai pejabat tinggi setingkat Wali Kota, Gubernur.
“Banyak yang bisa dieksplorasi dari program Kampus Merdeka ini agar tidak menjadi business as ussual,” tegas legislator Dapil Jawa Tengah IV ini.
Dirinya juga menambahkan, hal ini harus menjadi sesuatu yang memang berbeda dan membantu mahasiswa siap terjun ke dunia nyata nantinya.
Dikutip dari laman resmi https://www.dpr.go.id, terdapat empat program yang akan dimulai pada bulan Agustus/September 2021, diantaranya Kampus Merdeka yang didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di tahun 2021, yaitu Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (microcredentials), Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
“DPR turun lapangan berdialog dengan para akademisi PTN/PTS, Asosiasi PTN/PTS, perwakilan BEM, juga perwakilan mahasiswa penerima beasiswa,” jelas Agustina.
Sehingga, dalam dialog tersebut kata Agustina, terjadi komunikasi dua arah melibatkan pihak DIKTI (Pendidikan Tinggi) dengan para pemangku kepentingan di lapangan terkait masalahnya dan menghasilkan koreksi yang bersifat memperbaiki dan membangun terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Hal serupa yang disampaikan Agustina, Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengharapkan agar orientasi mahasiswa tidak mundur menjadi sekedar pekerja tapi sisi konseptornya dan jiwa enterpreneur juga harus dibangun.
Karena, menurutnya melalui Program Kampus Merdeka ini mahasiswa tidak justru mundur ke belakang disiapkan sebagai calon pekerja di dunia usaha dan industri.
“Mereka juga harus didorong menjadi enterpreneur, peneliti, scientis, dan berbagai profesi lainnya,” tutup politisi PAN ini.
Penulis: Fajar Virgyawan Cahya
Editor: Pahala Simanjuntak