Pemilihan Dewas Dari Independen, Ini penjelasan Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan

Syamsul Hadi, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan.

Malang Raya, PONTAS.ID- Pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) Independen di jajaran Perumda Tirta Kanjuruan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Lira.
Lira mempertanyakan mekanisme terkait pemilihan Dewas tersebut ke DPRD Kabupaten Malang komisi II.

Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan pun angkat bicara, menurut Syamsul Hadi, LSM Lira mempertanyakan pada Komisi II proses pengangkatan Dewas.

“Jadi tadi kami di undang oleh komisi II terkait pemilihan Dewas yang di tanyakan oleh LSM Lira,” kata Syamsul usai dengar pendapat antara komisi II DPRD Kabupaten Malang dan LSM Lira kepada pontas.id di Malang

Diungkapkannya, bahwa mekanisme Dewas Perumda sudah di atur dalam peraturan Permendagri No.37 2018 tentang mekanisme pengangkatan Dewas,

“Jadi pihaknya tidak ikut campur soal tersebut, karena ada Pansel yang melaksanakan mekanisme pemilihan. Intinya untuk saat ini Dewas itu bukan kewenangan Direktur Perumda,” ungkapnya.

Karena Dewas kewenangannya Kepala Daerah, lanjut Syamsul, Bupati harus membentuk panitia seleksi yang nanti memilih ketua dan anggota Dewas.

“Karena Dewas wewenang Bupati, dan Bupati dalam pemilihannya harus melalui Pansel jadi proses pemilihan dan pengangkatan Dewas ada di Pansel. Jadi Bupati juga gak bisa di salahkan atas pemilihan Dewas,” ujarnya.

Dijelaskannya, Tugas Pansel melaksnakan rekrutmen, tes wawancara setelah mekanisme tersebut selesai baru Pansel mengajukan ke Bupati untuk di putuskan siapa yang layak di pilih.

“Dewas yang melakukan proses seleksi, setelah itu baru Pansel mengusulkan pada Bupati Malang calon Dewas, dan Bupati akan memilih siapa yang berhak menjadi anggota Dewas,” jelasnya.

Saat ini jajaran Dewas telah terisi yang jumlahnya sama dengan jajaran Direksi Perumda, “Yang menjadi Ketua adalah Sekretaris Daerah dengan anggota dua orang yang Asisten II dan anggota dari Independen,” tandasnya.

Keberadaan Dewas sangat di perlukan dan di butuhkan dalam mengawasi kinerja di Perumda.

“Dewas Perumda nantinya bertugas membantu mengawasi kinerja dengan masa jabatan saat ini sesuai aturan 4 tahun, namun semuanya kewenangan Bupati mengganti Dewas,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD kabupaten Malang, Kuncoro dari Partai PKB, dari penjelsan Dirut Perumda tirta Kanjuruhan, semua aturan dan mekanisme pemilihan telah sesuai atutan.

“Merujuk dari penjelasan Pak Syamsul (Dirut Perumda) tadi semuanya sesuai mekanisme, jadi pemilihan Dewas sudah benar sesuai aturan yang ada,” katanya.

Ditambahkannya, terkait Kedatangan LSM Lira di gedung dewan untuk beraudensi untuk kemajuan Pemkab Malang dalam pelayanan pada masyarakat.

“Tujuan kehadiran Lira di sini semata mata untuk kemajuan Kabupaten Malang dalam pelayanan masyarakat. Sepertinya ada miss komunikasi antara Lira dan Perumda. Lira ingin mempertanyakan mekanisme pemilihan Dewas dan tadi sudah jelaskan sama Dirut Perumda. Saya minta ke depan ada transparansi pemilihan apapun agar supaya kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.

Penulis : Ones / Bagus.
Editor    : Agus Dwi Cahyono

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here