Ditunda, Sidang Mediasi Antara PT KAI Dan Penghuni Rumah Negara

Madiun Raya, PONTAS.ID – Sidang gugatan para penghuni rumah negara di jalan Sukokaryo Kota Madiun terhadap PT KAI yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun dengan agenda mediasi, tertunda. Pasalnya, Pihak tergugat PT KAI meminta agar pihak penggugat melakukan Rapied Tes dulu.

“Pihak Tergugat minta agar pihak penggugat melakukan Rapied Tes karena saat ini masih dalam suasana pandemi covid 19 , makanya mediasi minta ditunda,” Kata hakim Endratno rajamai SH MH kepada Pontas.id Di PN Kota Madiun.

Hakim Endratno rajamai yang juga sebagai humas PN Kota Madiun ini mengungkapkan, Bahwa alasan pihak tergugat dikarenakan pihak penggugat mayoritas berusia lanjut dan didalam persidangan dihadiri banyak orang.

“Di tengah pandemi COVID-19 pihak tergugat meminta agar tetap diterapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Manager Humas Daops 7 Madiun , Ixfan Hendriwintoko menyampaikan alasannya bahwa saat ini Kota Madiun masih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan mengantisipasi penyebaran virus covid 19.

“Saat ini semua pihak yang paling penting adalah menjaga Protokol Kesehatan guna mengantisipasi potensi penyebaran virus covid 19,” tukasnya.

Untuk diketahui, Polemik antara para penghuni rumah negara yang berada di jalan Sukokaryo Kota Madiun dengan PT KAI ini berawal PT KAI berencana akan mengosongkan rumah negara yang dihuni oleh para pensiunan/keluarga pensiunan dan ahli waris mantan pegawai PJKA atau Perumka yang sudah puluhan tahun menempati rumah tersebut.

Permasalahan tersebut pernah dilakukan mediasi di DPRD Kota Madiun. Bahkan, Ketua DPRD Kota Madiun Andi raya, Meminta agar rencana pengosongan ditunda karena pertimbangan kemanusiaan dan suasana Pandemi covid 19.

Dalam perkara gugatan ini, Pihak penggugat berjumlah 8 Kepala keluarga diwakilkan Kuasa Hukumnya Arifin purwanto SH dan pihak Tergugat (PT KAI) diwakilkan kepada Kuasa Hukum Yuly Pudjiono SH MH dan rekan.

Para pihak saling bersikukuh terkait status hukum obyek rumah negara tersebut secara yuridis. Para penghuni mengklime jika PT KAI sekarang ini tidak memiliki legalitas hukum atas obyek tersebut dan hanya memiliki Hak Pakai sejak peralihan dari PJKA / Perumka ke PT KAI.

Sementara pihak PT KAI Daops 7 madiun justru sangat mengapresiasi atas dilayangkannya gugatan ke Pengadilan agar masalahnya segera menjadi jelas secara Hukum.

 

Penulis : Dhanny
Editor    : Agus Dwi Cahyono.

 

Previous articleDPR Minta BKPM Evaluasi Investasi di Indonesia
Next articleTak Bergerak, Harga Emas Antam Rp 938 Ribu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here