DPR Minta BKPM Evaluasi Investasi di Indonesia

Azis Syamsudin
Azis Syamsudin

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) perlu mengevaluasi investasi di Indonesia dengan membuat peta jalan investasi dan strategi penciptaan investasi pada sektor usaha dan industri, terutama yang dapat lebih banyak menarik investasi sekunder yaitu pada industri pengolahan atau manufaktur yang bersifat padat karya, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak.

“Melihat kenaikan nilai investasi Indonesia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, belum berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan investasi lebih banyak pada sektor padat modal” Kata Azis Syamsuddin (23/2/2021).

Politisi Golkar itu menjelaskan bahwa keberhasilan meningkatnya dan tercapainya Nilai Investasi yang ditargetkan bergantung kepada upaya-upaya yang digagas berbagai pihak seperti Peningkatan kompetensi pekerja oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) untuk membangun lebih banyak program.

“Perlu mendorong produktivitas pekerja dan menstimulus kualitas pekerja, sehingga nilai tawar pekerja pun meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Azis mendorong Kementerian Perindustrian dapat menstimulus industri manufaktur melalui investasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk manufaktur Indonesia yang akan diekspor. Sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri dan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak.

“Meningkatkan kegiatan ekspor oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuka peluang pasar di luar negeri dan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di perusahaan domestik,” tandasnya.

Terakhir, Azis mengharapkan agar ada upaya penguatan potensi daerah oleh Pemerintah Daerah dan BKPM dengan melakukan promosi investasi daerah sehingga mampu menarik investor ke proyek investasi dengan berdaya serap tenaga kerja yang tinggi da dukungan kebijakan.

“Maka pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, guna  meningkatkan investasi yang dapat mendorong terciptanya  lapangan kerja,” tutupnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here