Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana mengusulkan jika ada pembebasan warga lapas sebanyak 30.000 oleh Kemenkumham, maka mereka yang harus diprioritaskan adalah para wanita hamil, ibu menyusui balita dan lansia karena mereka semua adalah orang-orang sangat rentan untuk terjangkit wabah covid-19.
Hal ini dikatakan Eva terkait dengan Kemenkumham melalui Dirjen PAS berencana akan membebaskan 30.000 narapidana baik dewasa serta ana demi mencegah penyebaran Covid-19 di lapas.
“Sebetulnya secara pribadi saya mengusulkan serta mempertimbangkan kemudian bagi warga lapas yang hamil atau mungkin ada yang menyusui karena membawa bayi atau mungkin lansia. Khusus untuk lansia, kondisi imun mereka itu kan rentan,” kata Eva di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Politikus NasDem berharap usulannya tersebut bisa menjadi masukan atau pertimbangan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk bisa memperhatikan nasib para warga lapas khususnya wanita hamil, ibu menyusui balita dan lansia agar mereka diberi pertimbangan hukum.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM akan membebaskan 30.000 narapidana dewasa hingga anak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Narapidana tersebut akan dibebaskan melalui asimilasi dan hak integrasi.
“Sebanyak 30.000 lebih Narapidana/Anak yang tengah menjalani pidana di lapas/rutan/LPKA seluruh Indonesia akan menghirup udara bebas lebih cepat terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) yang tengah mewabah di Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya,” kata Plt Ditjen PAS, Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).
“Puluhan ribu Narapidana/Anak tersebut akan diusulkan asimilasi di rumah serta mendapat hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing,” lanjutnya.
Pengeluaran dan pembebasan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.
“Dan mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak, Bapas melakukan bimbingan dan pengawasan, dengan arahan, pembinaan dan pengawasan Kepala Divisi Pemasyarakatan, sesuai dengan dasar peraturan yang telah diterbitkan ” ujar Nugroho.
Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 29 Maret 2020, Narapidana/Anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang, disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang.
Dalam kepmen tersebut dijelaskan hal yang menjadi pertimbangan dalam pembebasan adalah tingginya tingkat hunian di lembaga permasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak dan rumah tahanan. Sehingga rentan penyebaran virus corona.
“Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Narapidana/Anak di lapas/rutan/LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19,” ujar Nugroho.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Riana
