Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyoroti pemberitaan media internasional yang mengutuk terjadinya kudeta terhadap pemerintahaan Myanmar.
Sejalan dengan Kementerian Luar Negri (Kemlu), DPR mengimbau pihak di Myanmar mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia menilai perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada.
“Turut prihatin dan bersedih atas perkembangan dinamika politik di Myanmar. Kita desak agar Myanmar kembali mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN Charter (Piagam ASEAN) serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun,” katanya di Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Sebelumnya, diberitakan bahwa militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin 1 Febuari 2021.
“Walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara ASEAN, kajadian kudeta di Myanmar bukanlah langkah yang dapat di benarkan. Semoga kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi” lanjut Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua Umum Golkar itu mendesak Kemlu agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi masyarakat Indonesia di Myanmar. Lebih lanjut, Azis Syamsuddin mengharapkan masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menunggu instruksi Kemlu.
“Kemlu harus segera membangun jalur komunikasi darurat dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan Indonesia di Myanmar. Khususnya keamanan WNI disana,” tegasnya.
Lebih lanjut Azis mengharapkan agar situasi politik di Myanmar tidak berkembang manjadi permasalahan geopolitik baru di dunia. Indonesia dinilai perlu memerankan peran dalam menjaga agar tetap solid dalam diskursus politik global, khususnya yang sedang berkembang di Laut China Selatan. Di saat yang sama, dunia international perlu menahan diri dan mengedepankan dialog.
“Yang terpenting saat ini agar ASEAN tetap solid, maka Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menjaga keutuhan ASEAN. Sekaligus, kita himbau dunia internasional untuk menahan diri sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi potensi geopolitik baru,” tutup Azis.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Riana
