Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan Laut Cina Selatan (LCS) dengan adanya latihan tempur pasukan China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam. Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Rosevelt juga merapat di perairan tersebut. Pemerintah Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak ‘nine-dash line’ oleh Cina.
“Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan, ASEAN perlu konsolidasi segera agar tidak terjadi perpecahan di kawasan ini. Di saat yang sama, keamanan batas-batas laut NKRI harus diperkuat. Khususnya di perairan Natuna,” katanya dalam siaran pers, Jumat (29/1/2021).
Sebelumnya, media masa di seluruh dunia sedang ramai memberitakan situasi yang mulai memanas di Laut Cina Selatan. Cina mengklaim bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah kedaulatanya. Cina tidak mengizinkan pihak manapun memasuki perairan tersebut tanpa seizin China. Hal ini ditolak oleh pemerintahan baru Joe Biden dengan menegaskan kembali komitmen AS terhadap kebebasan bernavigasi di Lautan itu.
“Kita tegaskan kembali, tidak ada itu ‘Nine Dash Line’ dalam UNCLOS 1982. Semua pihak wajib menghormati kebebasan navigasi sesuai hukum international yang berlaku. Kita harus menjaga kawasan Asia-Tenggara secara khusus dan Indo-Pasifik secara umum sebagai konsep yang inclusive dan bermanfaat bagi semua,” tegasnya.
Politikus Golkar ini lebih lanjut mendorong Pemerintah khususnya Kementerian Luar Negri dan Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah-langkah yang di perlukan dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.
“Kita selalu kedepankan politik bebas-aktif, jaga kepentingan Indonesia dan jaga kepentingan ASEAN sebagaimana kita menjaga kepentingan NKRI. Semua negara adalah sahabat kita, termasuk Cina dan Amerika Serikat. Untuk itu Kemlu dan Kemhan agar pro-aktif dalam mengedepankan dialog diplomasi serta juga tegas dalam menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai instrumen yang ada, baik secara individu negara maupun kolektif,” tandasnya.
Mengenai pemberitaan Undang-undang (UU) baru di Cina yang mengizinkan seluruh Coast Guard China untuk menembak kapal asing yang memasuki klaim wilayah perairan China, Azis menegaskan agar China dapat meninjau kembali UU tersebut dan peka terhadap norma-norma international. Lebih lanjut, menyikapi isu akan dimulai lagi negosiasi Code of Conduct (COC) LCS, ia menegaskan para pihak harus berkomitmen dalam mewujudkan hal tersebut di karenakan sudah terlalu sering terjadi pelanggaran.
“Situasi di Laut Cina Selatan sudah sangat serius, komitmen harus bisa di buktikan dengan implementasi sikap di perairan Laut Cina Selatan. Menjaga norma-norma hukum international, saling menghormati kebebasan navigasi itu adalah mutlak. Negosiasi apapun bisa terjalin jika para pihak mewujudkan komitmen. Kita harus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, ini tantangan nyata masa kini,” tutupnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Stevany
