Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyoroti hasil dari subsidi pupuk yang selama ini digelontorkan oleh negara melalui kementerian pertanian dinilai tak maksimal. Pasalnya Jokowi menyebut subsidi pupuk mencapai Rp33 triliun pertahunnya itu belum memberikan kontribusi besar ke Negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional pembangunan pertanian di Istana Negara, Senin (11/1/2021).
“Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? Rp33 triliun setiap. Returnnya apa? Kembaliannya apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? 5 tahun berapa? 10 tahun berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun,” ujar Jokowi
Menurutnya, dirinya sudah berulang kali meminta untuk melakukan pembangunan pertanian skala besar. Terlebih angka yang selama ini diberikan untuk mendukung sektor pertanian itu besar sekali, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait hal ini.
“Bapak dan ibu angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Jokowi berharap, upaya tersebut mampu mengurangi beban impor serta menjawab harapan banyak masyarakat terhadap kebutuhan pangan nasional.
“Carikan desain yang baik agar kita bisa selesaikan semua ini. Saya kira ini bisa menjadi catatan untuk kedepannya,” terang Jokowi
Jokowi menilai, ketergantungan komoditas pangan impor bisa dikurangi melalui pendekatan pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi dan penyediaan lahan pertanian yang luas di seluruh Provinsi.
“Kita tidak bisa melakukan cara yang lama yang sudah bertahun tahun lalu. Kita butuh inovasi dan rutinitas yang tidak biasa,” tandasnya
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengaku siap mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan produksi pangan nasional. Menurut Mentan, saat ini jajaran Kementan sudah memiliki kebijakan jangka panjang yang bisa menekan angka impor.
“Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran Kementan untuk menjawab tantangan ini. Saya mau 200 hari dari sekarang kita sudah bisa kasih jawaban ke Presiden,” katanya.
Sebagai informasi, di tahun 2020 impor pangan berkurang sebesar 10 persen. Penurunan tersebut disebabkan karena pemerintah memiliki program jangka panjang yang fokus membangun sumber pangan di tiap-tiap daerah.
“Perluasan area tanam di sejumlah daerah akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden,” pungkasnya
Penulis: Rahmat Mailiady
Editor: Pahala Simanjuntak
