Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyoroti langkah cepat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi Halal oleh MUI dalam darurat penggunaan vaksin Covid-19 Sinovac.
Pemberian izin ini dikeluarkan tepat dua hari menjelang rencana dimulainya vaksinasi nasional.
“Kita apresiasi langkah cepat dan jujur dari BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat pengguaan vaksin Sinovac. Dengan efisiansi 65,3% sudah sesuai dengan persyaratan WHO, sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang di rencanakan. Bismillah, semoga bermanfaat bagi bangsa,” jelas Azis dalam siaran persnya, Senin (11/1/2021).
Sebelumnya, BPOM menjelaskan efisiensi yang berdasarkan uji klinis di Bandung tercatat sebesar 65,3 persen, hal ini memenuhi persyaratan WHO yaitu harus diatas 50%. Efek samping yang selama ini tercatat adalah ringan-sedang dan bisa kembali pulih.
“Tidak mudah mempersiapkan izin untuk hal krusial seperti ini, jadi perlu kita apresiasi kinerja BPOM yang sudah bekerja keras dalam waktu singkat dalam melakukan penelitian secara seksama. Sekalipun demikian, DPR akan mengawasi proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat” lanjut Azis.
Politikus Golkar ini lebih lanjut mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait dan Pemda dalam merealisasikan kelancaran program vaksinasi Covid-19.
“Kita harapkan agar Kementerian Kesehatan pro-aktif dalam mengawal agar standar mutu, SOP dan koordinasi dengan Pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan. Kualitas Vaksin harus di jaga, edukasi kepada tenaga medis perlu di tingkatkan dalam hal agar dapat mengedukasi kembali masyarakat saat di suntik,” tegas Azis.
Mengenai KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Azis mendesak agar Kementarian tidak lamban dalam menjelaskan kepada masyarkat.
Hal ini di rasa perlu dalam membentuk keyakinan dan kesiapan mental masyarakat. Terlebih ini berlaku baik untuk vaksin Sinovac maupun merek lain kelak
.
“Namanya juga situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan. Maka koordinasi antara kementeriaan dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat. Hal ini sangat wajar, dan perlu kreatifitas extra dalam mensosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya. Kelak saat vaksin merek lain pun sudah ada, hal sama perlu di lakukan,” tandasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: R Mauladiy
