Jakarta, PONTAS.ID – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, angkat suara terkait terciduknya Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui, KPK telah menetapkan Juliari sebagai tersangka karena diduga menerima uang senilai total Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19.
“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” papar Hasto, dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).
Hasto menuturkan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasan, tidak korupsi.
“Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, PDIP mengambil pelajaran berharga dari berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.
Hasto juga mengklaim bahwa PDIP akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar memberikan efek jera.
“Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” tandas Hasto.
Penulis: Riana
Editor: Luki Herdian
